Kerja Sama Indonesia-Jepang Dinilai Ancaman Baru oleh China karena...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga telah bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo dan keduanya sepakat untuk melanjutkan kerja sama di berbagai bidang, terutama kesehatan, keamanan, dan ekonomi.

Keypoint kunjungan Suga adalah Jepang mendukung kawasan Asia Tenggara untuk terus berupaya menjaga stabilitas perdamaian di kawasan.

Baca Juga: Rayuan Maut Jokowi ke PM Jepang Biar Tanam Investasi di Dana Abadi

Pengamat di China menilai langkah yang diambil Jepang bisa mempersulit sengketa Laut China Selatan. Jepang memberikan pinjaman berbunga rendah kepada Indonesia untuk menanggulangi pandemi COVID-19.

Indonesia menjadi negara kedua tujuan kunjungan luar negeri pertama PM Suga yang baru dilantik pada 16 September lalu.

Dalam pertemuan Selasa kemarin (20/10), salah satu kesepakatan yang diraih oleh dua pemimpin adalah mempercepat pembahasan ekspor senjata dan teknologi militer dari Jepang ke Indonesia.

Sejumlah pengamat mengatakan kunjungan PM Suga ke Vietnam dan Indonesia mencerminkan tanggapan atas dominasi RRC di Laut China Selatan dengan mendukung upaya Asia Tenggara dalam mencapai perdamaian di kawasan. Juga sambil mempromosikan konsep "Free and open Indo-Pacific" atau FOIP.

"Sehubungan dengan isu-isu regional, termasuk Korea Utara dan Laut China Selatan, kami sepakat bahwa Jepang dan Indonesia akan bekerja sama secara erat," kata PM Suga dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi usai pertemuan.

"Saya mendukung penuh ASEAN dalam Indo-Pacific, yang digagas Indonesia, karena memiliki banyak kesamaan mendasar dengan Indo-Pasifik Jepang yang bebas dan terbuka," ujarnya.

Sementara itu Presiden Joko Widodo menyambutnya dengan menyampaikan harapan "agar Laut China Selatan dapat terus menjadi laut yang damai dan stabil".

Sebelum mengujungi Vietnam dan Indonesia, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato mengatakan Jepang berusaha untuk mempromosikan visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Termasuk memastikan supremasi hukum terus berjalan, kebebasan navigasi dan penerbangan, dan penyelesaian sengketa secara damai, dengan membangun hubungan yang stabil dengan negara-negara tetangganya yang memiliki nilai yang sama.

"Lingkungan diplomatik di sekitar Jepang menjadi lebih sulit untuk diprediksi dan dikendalikan, mengingat meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan China," kata Katsunobu seperti yang dikutip dari laporan The Japan Times.