Dianggap Corong Hoaks, Stasiun TV Thailand Jadi Korban Tangan Besi Monarki

Warta Ekonomi, Bangkok -

Pengadilan Thailand memerintahkan pembekuan stasiun televisi online, Voice TV, yang kerap mengkritik pemerintah. Voice TV dituding kerap melaporkan aksi demonstrasi antimonarki yang telah berlangsung selama tiga bulan terakhir.

“Voice TV dinyatakan melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer dengan mengunggah informasi palsu,” kata juru bicara Pemerintah Thailand, Putchapong Nodthaisong, dilansir Reuters.

Baca Juga: Unjuk Rasa di Thailand Dibalas Meriam Air, Pimpinan Aksi Protes

Voice TV menjadi korban kebijakan dekrit darurat yang mewajibkan stasiun televisi dan media untuk tidak menyebarkan informasi terkait demonstrasi antimonarki.

Thailand pun mendapatkan kritikan tajam dari kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) karena melarang publikasi berita yang berisi informasi merusak citra pemerintah.

Bangkok memang berusaha keras untuk mengakhiri demonstrasi antipemerintahan Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha dan kekuasaan kerajaan.

Rittikorn Mahakhachabhorn, pemimpin redaksi Voice TV, mengatakan, mereka akan terus bersiaran hingga surat perintah pengadilan tiba. “Kita bekerja berdasarkan prinsip jurnalistik dan kita akan melanjutkan pekerjaan kita saat ini,” katanya.

Pemerintah Thailand menyatakan, tiga organisasi media tengah dalam penyelidikan karena dinilai melanggar dekrit darurat. Voice TV dimiliki oleh keluarga mantan PM Thaksin Shinawatra dan adiknya, Yingluck, yang digulingkan Prayuth pada kudeta 2014. Baik Thaksin maupun Yingluck telah melarikan diri dari Thailand karena dijerat skandal korupsi. 

Gelombang demonstrasi antimonarki dan antipemerintah terus berkembang. Mereka mengabaikan larangan demonstrasi yang ditujukan untuk melawan Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha dan kekuasaan kerajaan.

Demonstrasi itu seperti aksi balas dendam setelah penangkapan puluhan demonstran dan para pemimpin mereka. Polisi pun menggunakan mobil meriam air dan menghentikan layanan sistem kereta api Bangkok.