Portal Berita Ekonomi Minggu, 29 November 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Bamsoet: Menkeu Harus Aktif Jelaskan Pemanfaatan Utang Luar Negeri Indonesia

Bamsoet: Menkeu Harus Aktif Jelaskan Pemanfaatan Utang Luar Negeri Indonesia
WE Online, Jakarta -

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta menteri keuangan agar makin aktif menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan utang luar negeri kepada masyarakat. Penjelasan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan memahami urgensi negara harus berutang.

"Kita semua berharap dan terus mengingatkan menteri keuangan untuk tetap berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola utang luar negeri. Sudah puluhan tahun Indonesia berstatus sebagai debitur pada sejumlah lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF, atau Bank Pembangunan Asia. Indonesia sudah memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengelola utang luar negeri, tetapi tetap harus diperlukan kehati-hatian dan transparasi," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Baca Juga: Utang Pemerintah Rp5.756 Triliun, Sri Mulyani Hati-Hati

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, belum lama Bank Dunia merilis International Debt Statistics (IDS). IDS dari Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di posisi tujuh dari daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar. Per 2019, utang luar negeri Indonesia tercatat 402,08 miliar dolar AS, akumulasi dari utang luar negeri pemerintah, BUMN, dan swasta.

"Membiayai pembangunan bangsa dengan utang bukan aib karena pendekatan yang sama juga dilakukan banyak negara, termasuk negara-negara kaya. Eropa yang hancur akibat perang dunia II kembali dibangun dengan hibah dan utang. Korea Selatan dan Jepang juga membiayai pembangunan infrastruktur dengan utang," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, dapat dipahami Indonesia membutuhkan utang luar negeri untuk membiayai kebutuhan belanja yang mendesak. Seperti penyediaan fasilitas kesehatan, kebutuhan ragam infrastruktur, hingga aspek ketahanan pangan. Menunda-nunda kebutuhan mendesak itu hanya akan mengeskalasi masalah di kemudian hari.

"Dengan utang luar negeri, menteri keuangan mengklaim telah membiayai sejumlah proyek strategis seperti pelabuhan, penyediaan air bersih, sarana listrik, membiayai sektor pendidikan dan kesehatan, hingga membangun bendungan, jalan, rel kereta api serta pemukiman," jelas Bamsoet.

Namun, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini tetap mengingatkan pemerintah dalam hal ini menteri keungan untuk mengelola utang dengan bijaksana agar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus ideal. Masyarakat juga didorong agar tidak terpaku pada jumlah atau angka-angka utang luar negeri. Jauh lebih penting bagi masyarakat adalah menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang luar negeri itu sendiri.

"Semua elemen masyarakat harus mengawal penggunaan utang luar negeri Indonesia. Tak salah jika masyarakat menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang sebagaimana yang telah diklaim menteri keuangan. Misalnya, mempertanyakan seberapa besar manfaat utang dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Termasuk mempertanyakan kepada Menkeu mengapa bunga utang yang dibayarkan Indonesia lebih tinggi," pungkas Bamsoet.

Baca Juga

Tag: Bambang Soesatyo, Ekonomi Indonesia, Utang Luar Negeri (ULN), Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Humas MPR

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,790.36 3,752.54
British Pound GBP 1.00 18,989.37 18,799.02
China Yuan CNY 1.00 2,159.95 2,138.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,215.73 14,074.28
Dolar Australia AUD 1.00 10,461.36 10,354.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,834.03 1,815.73
Dolar Singapura SGD 1.00 10,619.85 10,510.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,938.04 16,763.87
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,492.81 3,452.96
Yen Jepang JPY 100.00 13,662.40 13,522.56
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.335 23.419 705
2 Agriculture 1288.611 57.286 24
3 Mining 1677.462 40.460 47
4 Basic Industry and Chemicals 892.075 -3.307 80
5 Miscellanous Industry 997.322 -11.719 53
6 Consumer Goods 1888.601 14.282 60
7 Cons., Property & Real Estate 378.502 9.885 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 994.695 7.522 79
9 Finance 1302.222 -4.926 93
10 Trade & Service 697.347 6.891 174
No Code Prev Close Change %
1 KICI 181 234 53 29.28
2 RELI 336 420 84 25.00
3 AIMS 123 153 30 24.39
4 SKLT 1,490 1,850 360 24.16
5 LPKR 166 206 40 24.10
6 AGRO 460 570 110 23.91
7 KONI 374 444 70 18.72
8 ATIC 590 690 100 16.95
9 INPP 650 760 110 16.92
10 PNSE 980 1,140 160 16.33
No Code Prev Close Change %
1 BALI 1,000 930 -70 -7.00
2 DAYA 488 454 -34 -6.97
3 PANR 160 149 -11 -6.88
4 EPAC 160 149 -11 -6.88
5 UANG 234 218 -16 -6.84
6 DYAN 59 55 -4 -6.78
7 ABDA 6,400 5,975 -425 -6.64
8 MTSM 212 198 -14 -6.60
9 BUMI 76 71 -5 -6.58
10 VIVA 61 57 -4 -6.56
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 1,075 1,125 50 4.65
2 BRIS 1,375 1,470 95 6.91
3 PPRO 98 98 0 0.00
4 TLKM 3,470 3,460 -10 -0.29
5 AGRO 460 570 110 23.91
6 KBAG 51 50 -1 -1.96
7 APLN 170 180 10 5.88
8 ASII 5,650 5,550 -100 -1.77
9 ASRI 234 250 16 6.84
10 BBRI 4,290 4,270 -20 -0.47