Portal Berita Ekonomi Sabtu, 28 November 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:33 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,28% pada level 26.894.
  • 16:33 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 0,29% pada level 2.633.
  • 16:32 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 0,40% pada level 26.644.
  • 16:32 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 1,14% pada level 3.408.
  • 16:32 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup menguat 0,15% pada level 2.861.
  • 16:31 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka melemah 0,45% pada level 6.334.
  • 16:31 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,03% terhadap Yuan pada level 6,5778 CNY/USD.
  • 16:30 WIB. Valas - Rupiah ditutup menguat 0,07% terhadap Dollar AS pada level 14.090 IDR/USD.

'Pasal 46 Memang Harusnya Tak Ada di UU Cipta Kerja'

'Pasal 46 Memang Harusnya Tak Ada di UU Cipta Kerja'
WE Online, Jakarta -

Pasal 46 yang terdiri dari empat ayat di UU Cipta Kerja terkait minyak dan gas bumi dihapus. Hal itu menimbulkan polemik lagi, selain bertambahnya jumlah halaman dari 812 yang diserahkan DPR ke Kementerian Sekretariat Negara menjadi 1.187 halaman.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, menjelaskan, memang Pasal 46 yang mengatur mengenai minerba di UU Cipta Kerja tersebut tidak seharusnya masuk di naskah final. Karena dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR, pasal itu tidak disetujui sehingga otomatis disepakati dihapus.

Baca Juga: Lagi, Pemerintah Dapat Dukungan Soal UU Cipta Kerja! Kali Ini dari Negaranya Trump

"Intinya Pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing," ujar Dini, Jumat (23/10/2020).

Dalam naskah final UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang diserahkan DPR ke Kementerian Sekretariat Negara ternyata masih ada tercantum pasal tersebut. Dini mengatakan, hal ini justru baik karena pihak Setneg melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Penghapusan Pasal 46 itu, menurutnya, tidak mengubah substansi dari isi UU Cipta Kerja. "Dalam hal ini penghapusan tersebut sifatnya administratif/typo dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat Panja Baleg DPR," katanya.

Pengecekan yang dilakukan Setneg terhadap naskah yang diberikan oleh DPR, menurut Dini, cukup baik sehingga ditemukan adanya Pasal 46 yang seharusnya sudah tidak ada tersebut. Maka dari itu, karena adanya pasal itu, pihak Setneg mengomunikasikan dengan DPR.

"Setneg dalam hal ini justru melakukan tugasnya dengan baik. Dalam proses cleansing final sebelum naskah dibawa ke Presiden, Setneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja dan mengomunikasikan hal tersebut dengan DPR," katanya.

"Penghapusan Pasal 46 tersebut justru menjadikan substansi menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat panja," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengklarifikasi soal penghapusan pasal 46 tersebut. Menurutnya, memang Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi itu seharusnya dihapus di UU Cipta Kerja.

"Terkait pasal 46 yang koreksi itu, itu benar. Jadi kebetulan Setneg [Sekretariat Negara] yang temukan, jadi itu seharusnya memang dihapus. Karena itu kan terkait dengan tugas BPH Migas. Awalnya itu adalah merupakan ada keinginan pemerintah untuk mengusulkan pengalihan kewenangan BPH migas toll fee dari BPH ke ESDM. Atas dasar itu, kami bahas di Panja [Panitia Kerja], tapi diputuskan tidak diterima di Panja," kata Supratman ketika dikonfirmasi awak media, Kamis, 22 Oktober 2020.

"Tetapi dalam naskah yang tertulis itu yang kami kirim ke Setneg ternyata masih tercantum ayat 1-4. Karena tidak ada perubahan, oleh Setneg itu mengklarifikasi ke Baleg. Saya pastikan setelah berkonsultasi semua ke kawan-kawan itu benar, seharusnya tidak ada. Karena seharusnya dihapus, karena kembali ke UU existing, jadi tidak ada di UU Ciptaker," ujar Supratman.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: UU Cipta Kerja, Omnibus Law, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Rawpixel/Ake

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,790.36 3,752.54
British Pound GBP 1.00 18,989.37 18,799.02
China Yuan CNY 1.00 2,159.95 2,138.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,215.73 14,074.28
Dolar Australia AUD 1.00 10,461.36 10,354.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,834.03 1,815.73
Dolar Singapura SGD 1.00 10,619.85 10,510.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,938.04 16,763.87
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,492.81 3,452.96
Yen Jepang JPY 100.00 13,662.40 13,522.56
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.335 23.419 705
2 Agriculture 1288.611 57.286 24
3 Mining 1677.462 40.460 47
4 Basic Industry and Chemicals 892.075 -3.307 80
5 Miscellanous Industry 997.322 -11.719 53
6 Consumer Goods 1888.601 14.282 60
7 Cons., Property & Real Estate 378.502 9.885 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 994.695 7.522 79
9 Finance 1302.222 -4.926 93
10 Trade & Service 697.347 6.891 174
No Code Prev Close Change %
1 KICI 181 234 53 29.28
2 RELI 336 420 84 25.00
3 AIMS 123 153 30 24.39
4 SKLT 1,490 1,850 360 24.16
5 LPKR 166 206 40 24.10
6 AGRO 460 570 110 23.91
7 KONI 374 444 70 18.72
8 ATIC 590 690 100 16.95
9 INPP 650 760 110 16.92
10 PNSE 980 1,140 160 16.33
No Code Prev Close Change %
1 BALI 1,000 930 -70 -7.00
2 DAYA 488 454 -34 -6.97
3 PANR 160 149 -11 -6.88
4 EPAC 160 149 -11 -6.88
5 UANG 234 218 -16 -6.84
6 DYAN 59 55 -4 -6.78
7 ABDA 6,400 5,975 -425 -6.64
8 MTSM 212 198 -14 -6.60
9 BUMI 76 71 -5 -6.58
10 VIVA 61 57 -4 -6.56
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 1,075 1,125 50 4.65
2 BRIS 1,375 1,470 95 6.91
3 PPRO 98 98 0 0.00
4 TLKM 3,470 3,460 -10 -0.29
5 AGRO 460 570 110 23.91
6 KBAG 51 50 -1 -1.96
7 APLN 170 180 10 5.88
8 ASII 5,650 5,550 -100 -1.77
9 ASRI 234 250 16 6.84
10 BBRI 4,290 4,270 -20 -0.47