Portal Berita Ekonomi Selasa, 01 Desember 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:17 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup negatif 2,06% pada level 26.341.
  • 16:16 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 1,60% pada level 2.591.
  • 16:16 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup melemah 0,79% pada level 26.433.
  • 16:15 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup melemah 0,49% pada level 3.391.
  • 16:15 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 1,96% pada level 2.799.
  • 16:14 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka menguat 0,29% pada level 6.385.
  • 16:14 WIB. Valas - Dollar AS tertahan terhadap Yuan pada level 6,5781 CNY/USD.
  • 16:14 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,21% terhadap Dollar AS pada level 14.120 IDR/USD.

Publik Soroti Kebebasan Demokrasi Era Jokowi, Demokrat Singgung UU ITE

Publik Soroti Kebebasan Demokrasi Era Jokowi, Demokrat Singgung UU ITE
WE Online, Jakarta -

Dalam survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia (IPI) yang bertajuk "Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi" pada Minggu, 25 Oktober, terungkap bahwa 36% responden menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kurang demokratis; 79,6% setuju bahwa publik makin takut menyatakan pendapat; dan 73,8% mengaku sulit melakukan demonstrasi.

Menanggapi temuan itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan, menyoroti soal penyalahgunaan Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kini digunakan untuk menjerat kebebasan demokrasi. Serta, upaya kriminalisasi aparat penegak hukum terhadap orang yang menggunakan haknya berpendapat.

Baca Juga: Demokrasi di Indonesia Makin Buruk, PDIP Bandingkan dengan Negara ASEAN

"Kebebasan sipil itu juga kan termasuk menyampaikan pandangan lewat media, yakni kawan-kawan pekerja media atau jurnalis atau yang memang belum sempat kita potret, mengalami banyak soal juga hambatan-hambatan itu termasuk teman-teman kebebasan sipil yang melakukan advokasi mengenai demokrasi ini dihantui oleh sikap aparat yang kelihatannya atas nama pandemi itu menggunakan UU ITE berlebihan," kata Hinca secara daring.

Berdasarkan catatannya, Hinca melanjutkan, karena terlalu terbiasanya kata-kata UU ITE, dirinya hampir tidak bisa menemukan UU ITE itu ditulis secara lengkap namanya sehingga UU ITE ini hanya dipahami sebagai ITE saja dan digunakan untuk menanggapi orang-orang yang mengirimkan screeshoot layar ponsel dan melempar hoaks. Padahal, UU ITE ini maknanya lebih luas dan dibuat saat terorisme dengan memanfaatkan teknologi kian tinggi sekali di dunia.

"Padahal, ITE itu adalah informasi dan elektronik yang waktu dibuat UU ini masa-masanya terorisme tinggi sekali di dunia dengan mentransfer uang lewat mekanisme yang tidak formal, itulah yang kita sebut anjungan tunai mandiri. Jadi transaksi elektronik pada soal-soal itu tadi," papar mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat ini.

Namun, anggota Komisi III DPR ini melihat, beberapa waktu belakangan ini, seolah dibaca menjadi transaksi elektronik tentang informasi. Padahal, informasi itu oksigennya adalah demokrasi.

"Nah, jadi saya tidak tahu apakah terpotret soal ini tentang resesi demokrasi ialah disebabkan mengadili informasi berdasarkan aparat penegak hukum menggunakannya berlebihan karena kemudian kebebasan sipil dan menyampaikan pendapatnya menjadi terganggu," sesalnya.

Soal kebebasan sipil, Hinca pun mengungkap bahwa era kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada hal yang bisa diambil pelajaran. Meskipun begitu banyak demonstrasi, banyak tekanan demonstrasi, tapi tidak ada satu pun yang kemudian berujung kriminalisasi untuk menyampaikan pendapat itu.

"Nah kalau kita lihat belakangan ini, kelihatannya itu terabaikan sehingga produk reformasi, satu-satunya yang tinggal kan demokrasi yang soal kebebasan sipil ini. Ini harus kita jaga betul sebagai pilihan kita dan para responden setuju bahwa demokrasi adalah pilihan yang masih terbaik hari ini dalam kita bernegara. Oleh karena itu, sama-sama kita jaga," ujarnya.

Soal temuan bahwa publik takut berbicara, menurut Hinca, kalau digabungkan angka-angka temuan survei itu, terjawab sebabnya adalah komunikasi yang buruk atau komunikasi yang jelek sebagaimana yang diakui Jokowi dan dikonfirmasi oleh politikus PDIP Eva Kusuma Sundari.

"Ini kan Pak Presiden Jokowi mau mengatakan juga para menteri-menterinya dan para elite yang buruk menyampaikan komunikasinya itu, maka kualitasn demokrasinya pun bisa kita pahami menjadi buruk kalau tidak ingin kita sebut mundur jauh dan resesi," imbuh Hinca.

Oleh karena itu, kata Hinca, dengan gambaran survei IPI ini menyiratkan pesan akademik dan moral bahwa semuanya harus menjaga kebebasan sipil itu, menjaga ruang kebebasan berekspresi, dan harus merawat betul bahwa demokrasi itu memberikan ruang lebih banyak untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, mengurangi sebanyak-banyaknya, bahkan sampai ke nol persen untuk tidak mengkriminalisasi orang yang menggunakan haknya dalam berdemokrasi.

"Orang boleh bilang bahwa iya polisi harus keras terhadap demonstran itu, ya betul karena tugas polisi menjaga, tapi jangan sampai kemudian berlebihan, mengkriminalisasinya atau mencegah sebelum terjadi atau menangkap sebelum pikiran yang disampaikan dan seterusnya," tegas Hinca.

"Hanya dengan itu ruang demokrasi yang kita dapat tahun 98 yang begitu susah payah dan sekarang menjadi pilihan kita jadi jalan terbaik bisa kita rawat bersama-sama. Kita berharap Presiden Jokowi terus-menerus melanjutkan upaya dari presiden sebelum-sebelumnya bahwa demokrasi itu pilihan kita bersama untuk ke depan," pungkasnya.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, Joko Widodo (Jokowi), Demokrasi

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Kredit Foto: Antara/Setpres-Lukas

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,785.80 3,748.03
British Pound GBP 1.00 18,939.57 18,749.71
China Yuan CNY 1.00 2,156.80 2,135.08
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,198.64 14,057.36
Dolar Australia AUD 1.00 10,501.31 10,395.42
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,831.92 1,813.67
Dolar Singapura SGD 1.00 10,618.19 10,511.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,000.03 16,825.25
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,491.61 3,453.05
Yen Jepang JPY 100.00 13,670.94 13,531.00
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5612.415 -170.920 705
2 Agriculture 1317.058 28.447 24
3 Mining 1674.088 -3.374 47
4 Basic Industry and Chemicals 863.286 -28.789 80
5 Miscellanous Industry 958.275 -39.047 53
6 Consumer Goods 1839.376 -49.225 60
7 Cons., Property & Real Estate 372.398 -6.104 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 945.008 -49.687 79
9 Finance 1259.171 -43.051 93
10 Trade & Service 681.109 -16.238 174
No Code Prev Close Change %
1 TOBA 400 494 94 23.50
2 HRUM 2,290 2,780 490 21.40
3 YPAS 396 462 66 16.67
4 CLAY 1,450 1,690 240 16.55
5 FIRE 386 448 62 16.06
6 DOID 354 410 56 15.82
7 ARGO 1,730 1,990 260 15.03
8 BOSS 143 163 20 13.99
9 HITS 448 510 62 13.84
10 LPKR 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 CSAP 372 346 -26 -6.99
2 LPPF 1,360 1,265 -95 -6.99
3 UNTR 24,725 23,000 -1,725 -6.98
4 INKP 9,325 8,675 -650 -6.97
5 BBSS 115 107 -8 -6.96
6 BMTR 288 268 -20 -6.94
7 MAPI 865 805 -60 -6.94
8 LINK 2,600 2,420 -180 -6.92
9 ADMG 159 148 -11 -6.92
10 ANTM 1,230 1,145 -85 -6.91
No Code Prev Close Change %
1 TLKM 3,460 3,230 -230 -6.65
2 ASII 5,550 5,300 -250 -4.50
3 BBRI 4,270 4,090 -180 -4.22
4 BRIS 1,470 1,430 -40 -2.72
5 DOID 354 410 56 15.82
6 TOWR 1,125 1,095 -30 -2.67
7 BBNI 6,350 6,000 -350 -5.51
8 PGAS 1,490 1,390 -100 -6.71
9 AGRO 570 540 -30 -5.26
10 ANTM 1,230 1,145 -85 -6.91