Kementerian Ristek Berlakukan Izin Ketat untuk Penelitian Asing, Ancaman Sanksinya Berat Lho

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Riset dan Teknologi menegaskan peneliti asing yang melakukan kegiatan penelitian di Indonesia tanpa izin akan dikenai sanksi administratif dan bisa pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Hal itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).

"Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi asing dan/atau orang asing wajib memperoleh izin dari pemerintah pusat," kata Pelaksana Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristek, Muhammad Dimyati dalam acara virtual Sosialisasi Perizinan Penelitian Asing di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 di Jakarta, Senin 26 Oktober 2020.

Dimyati menuturkan, dalam pasal 92 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam orang asing yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Hal itu berlaku bagi setiap orang asing yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa izin di Indonesia.

"Di situ dijelaskan secara tegas bahwa siapapun, kalau kita konteksnya bicara peneliti asing, peneliti asing yang datang ke kita wajib memperoleh izin dan ini ada kaitannya dengan sanksi dan siapa yang berikan izin adalah pemerintah pusat," tutur Dimyati.

Sementara dalam Pasal 93 UU Sisnas Iptek, disebutkan bahwa jika orang asing tersebut kembali melakukan pelanggaran dengan melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tanpa izin, maka dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain pidana pokok berupa denda hingga Rp4 miliar, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa larangan untuk memperoleh izin penelitian di wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama lima tahun.

Selain memberikan dorongan dan proteksi, undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan sampai dengan sanksi kepada siapapun yang melanggar atau tidak mematuhi norma-norma yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.