Aparat Makin Beringas di Era Jokowi, Demokrat Ingatkan Iklim Demokrasi di Era SBY

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indikator Politik Indonesia dalam survei terbarunya menemukan, mayoritas publik setuju, aparat makin bertindak semena-mena dan beringas terhadap masyarakat yang berbeda pendapat.

Sebanyak 37,9 persen responden menyatakan agak setuju bahwa aparat makin semena-mena. Ada 19,8 persen menilai sangat setuju aparat makin semena-mena terhadap warga yang berbeda pilihan politiknya dengan penguasa.

"Kalau saya gabung sangat setuju dengan agak setuju itu mayoritas, jadi variabel kebebasan sipil itu sepertinya belnya sudah bunyi nih hati-hati," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi daring, Ahad (25/10).

Baca Juga: Publik Soroti Kebebasan Demokrasi Era Jokowi, Demokrat Singgung UU ITE

Selain itu, IPI juga merilis sebanyak 47,7 persen responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Kemudian sebanyak 21,9 responden menyatakan, bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat.

"Lagi-lagi kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong, padahal dalam konteks demokratis partisipatoris deliberatif, warga itu justru harus di-encourage untuk berbicara, apa pun isinya," kata Burhanuddin.

Menanggapi hal itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiyono mengatakan pihak Kepolisian selalu bertindak sesuai dengan prosedur.

"Kita memakai dasar dan tentunya berproses berdasarkan konstruksi hukum yang ada," ujar Awi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Menanggapi hasil survei IPI, politikus Partai Demokrat Hinca Pandjaitan juga menyayangkan penggunaan UU ITE yang berlebihan di rezim Jokowi. Padahal, menurutnya UU ITE dibuat ketika itu untuk menyikapi adanya transaksi elektronik yang dilakukan terorisme.

Hinca juga menyoroti soal kebebasan sipil yang kian tergerus saat ini. Hal tersebut menurutnya berbeda dengan yang terjadi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sekalipun (di masa pemerintahan SBY) begitu banyak demonstrasi, sekalipun begitu banyak tekanan demonstrasi, tapi tidak ada satu pun yang kemudian berujung kriminalisasi untuk menyampaikan pendapat itu," ucap mantan Sekjen Partai Demokrat tersebut.