Siap-Siap! Anak Buah Jokowi Kembali Mendapat Ujian...

Siap-Siap! Anak Buah Jokowi Kembali Mendapat Ujian... Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law per 2 November 2020. UU ini pun langsung diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan langsung masuk dalam lembaran negara nomor 245 Tahun 2020.

Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra), Fadhli Harahab menganggap, ditekennya UU ini menjadi momentum sekaligus batu uji para pembantu presiden khususnya para menteri kabinet agar lebih progresif dalam melakukan komunikasi publik. Baca Juga: Jokowi Resmi Teken UU Sapu Jagat, Demokrat: Sesuai Arahan SBY, Kami Tolak!

"Kita tahu lahirnya UU ini menimbulkan perdebatan dan penolakan yang masif oleh kalangan buruh dan mahasiswa. Bahkan, selama perjalanan UU ini, banyak diwarnai aksi demo yang berakhir rusuh. Para menteri harus sadar kondisi ini," ujar Fadhli saat dihubungi SINDOnews, Selasa (3/10/2020).  

Baca Juga: UU Sapu Jagat Resmi Diteken Jokowi, Eh Langsung Digugat..

Fadhli berharap, komunikasi 'buruk' para pembantu presiden harus segera disudahi. Dia menilai, jika pemerintah memiliki argumen yang kuat terkait urgensi UU ini yang disebutnya untuk mempermudah iklim investasi dan melindungi buruh, maka tak ada jalan lain kecuali, para pembantu presiden harus terampil dalam melakukan sosialisasi. 

Apalagi, menurut Fadhli, Presiden Jokowi juga sempat geram kepada para pembantunya lantaran dianggap memiliki komunikasi yang buruk dalam menjelaskan subtansi dari UU ini. Sehingga jangan sampai sikap Jokowi tersebut menjadi petaka bagi kabinet kerja.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini