Apa Itu Pasal 5 UU Ciptaker?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pasal 5 UU Ciptaker adalah pasal yang kontroversial lantaran pasal selanjutnya menyebut Pasal 5 ayat 1, sementara tidak ada ayat 1 di sana. Dalam dokumen UU Cipta Kerja beredar di dunia maya, kejanggalan pada Pasal 5 membuat ribut hingga trending di Twitter. 

Di pasal berikutnya, yakni pada Pasal 6, dituliskan bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha mengacu pada Pasal 5 ayat (1), namun ayat 1 yang disebutkan justru tidak ada.

Baca Juga: Apa Itu Deflasi?

Adapun bunyi dari Pasal 5 adalah: "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait."

Presiden Joko Widodo sendiri telah resmi meneken omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dengan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020). Adapun jumlah halaman UU Cipta Kerja berisi 1.187 halaman.

Salinan UU Ciptaker ini pun sudah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) dan bisa diakses publik lewat jdih.setneg.go.id. Itu berarti, UU Ciptaker sudah berlaku per 2 November 2020.

UU Cipta Kerja ini sejatinya menuai kontroversi oleh banyak pihak dan menjadi sorotan publik karena berbagai hal; mulai dari jumlah halaman yang berubah-ubah, hilangnya pasal 46, dan kini ada kejanggalan pada pasalnya.

Warganet di sosial media hingga politikus pun ramai-ramai mengomentari kejanggalan pasal 5 ini. Seperti Politikus Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang ikut bersuara di Twitter-nya.

Menurutnya, Pasal 6 yang merujuk pada Pasal 5 ayat 1 merupakan kesalahan fatal.

“Kesalahan fatal Psl 6 UU 11/2020 yg merujuk Psl 5 ayat (1) huruf a (padahal tidak ada), mungkin maksudnya mau merujuk ke Psl 4 huruf a.," cuit Hinca Panjaitan, Selasa (3/11/2020)

Lebih lanjut, Hinca mengungkap bahwa UU yang telah disahkan tidak boleh ada kesalahan.

"Tentu wajib diperbaiki agar kesalahan tdk ada lagi. Pakai Perpu?” imbuhnya.

kesalahan fatal Psl 6 UU 11/2020 yg merujuk Psl 5 ayat (1) huruf a (padahal tidak ada), mungkin maksudnya mau merujuk ke Psl 4 huruf a

kesalahan telah terjadi
padahal tak boleh ada kesalahan dlm suatu UU

tentu wajib diperbaiki agar kesalahan tdk ada lagi.

Pakai Perpu? pic.twitter.com/qmvnE9BdN6

— HincaPandjaitanXIII (@hincapandjaitan) November 3, 2020

Hingga artikel ini ditulus, kejanggalan pada Pasal 5 masih belum ada penjelasan dari pemerintah resmi.