Jaga Laut RI, Bea Cukai Pangkalpinang dan Ditpolairud Lakukan Patroli Laut

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bea Cukai Pangkalpinang melaksanakan patroli laut bersama dengan Ditpolairud Polda Babel. Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan wilayah laut Indonesia, khususnya yang menjadi entry points dengan potensi terdapat kegiatan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang, Yetty Yulianty, pada kegiatan Apel pelepasan patrol bersama, Jumat (23/10) lalu, menjelaskan bahwa patroli laut Bea Cukai bertujuan melindungi sektor industri dari pemasukan barang ilegal sehingga terciptanya iklim usaha yang sehat dan masyarakat terlindungi dari barang-barang terlarang dan berisiko mengancam kesehatan dan keselamatan.

Baca Juga: Patroli Laut Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Ekspor 18 Ton Pasir Timah

Patroli bersama ini, jelas Yetty, sejalan dengan penandatanganan kerja sama peningkatan sinergi tugas operasional dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Bea Cukai dengan Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri).

Menurut Yetty, sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang menunjang pelaksanaan tugas Patroli Laut. Patroli laut bersama pada kesempatan tersebut menggunakan kapal BC 15005 dan kapal milik Ditpolairud.

"Sinergi antara Bea Cukai dan Ditpolairud dalam patroli laut penting untuk dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai Pangkalpinang dapat tercapai dengan optimal," ujar Yetty dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Yetty melanjutkan, begitu pentingnya peran patroli laut Bea Cukai dalam menjaga pintu gerbang negeri ini agar iklim usaha dapat tetap sehat, menjadikan patroli laut Bea Cukai sebagai tulang punggung Indonesia dalam mengawasi perdagangan internasional.

Dalam amanat yang disampaikan oleh Yetty dan Wakil Direktur Polairud Polda Babel, Irwan Deffi Nasution, keduanya sama-sama mengharapkan ke depannya akan terjalin sinergi dan kerja sama yang makin kuat dan berkesinambungan dalam rangka penegakan hukum untuk melindungi masyarakat, khususnya di kepulauan Bangka Belitung.