Lagi Jaga Positioning Politik, Gatot Jaga Jarak dengan Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Panglima Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo tidak menghadiri pemberian penghargaan tanda jasa dan kehormatan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (11/11/2020). Padahal nama Gatot tercatat sebagai salah satu penerimanya.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, penghargaan tersebut diberikan pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian putra-putri terbaik bangsa. Penghargaan tersebut merupakan hak warga negara yang oleh pemerintah dinilai layak untuk mendapatkan bintang Mahaputra.

"Nah untuk menerima atau menolak, itu kan haknya dia. Jadi kalau Pak Gatot tidak bersedia menerima itu apa pun alasannya, ya itu haknya dia itu. Ya yang penting kewajiban pemerintah sudah selesai ya untuk mengapresiasi salah satu putra terbaiknya ya, dengan apa penghargaan berupa bintang Mahaputra itu," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Baca Juga: Gatot Absen Penganugerahan Bintang Mahaputera, Deklarator KAMI Puji Habis

Menurut Arsul, ketidakhadiran Gatot Nurmantyo ke Istana bukan merupakan persoalan yang perlu untuk dipersoalkan. "Apa pun ya karena itu hak warga negara termasuk haknya dia untuk menolak itu," katanya.

Menurut Sekjen PPP ini, hanya Gatot yang mengetahui persis alasan dirinya tidak datang ke Istana. "Ya bisa jadi ya dari sisi positioning politiknya, Pak Gatot ingin tetap mengambil jarak dengan katakanlah pemerintahan," tuturnya.

Menurutnya, hal itu bukan menjadi persoalan ketika Gatot ingin menjaga jarak. Dan menurutnya, hal itu juga tidak perlu dianggap sebagai tamparan bagi Istana.

"Kami yang di DPR tidak melihat itu sebagai sebuah persoalan itu ya, tidak perlu juga yang di pemerintahan kemudian merasa harus tertampar gitu. Ya itu hal yang biasa saja, kenapa mesti diributkan? Termasuk pertemuannya Anies dan Habib Rizieq," katanya.

Menurutnya, tidak ada pula kewajiban Istana untuk memaksa seseorang untuk menerima penghargaan yang diberikan.

"Kewajiban negara untuk memberikan itu sudah dilaksanakan gitu loh, enggak bisa dipaksa-paksa dong," tuturnya.abdul rochim.