Portal Berita Ekonomi Rabu, 25 November 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:13 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 45,42 USD/barel.
  • 21:13 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 48,37 USD/barel.
  • 21:12 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,14% terhadap Euro pada level 1,1909 USD/EUR.
  • 21:12 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,09% terhadap Poundsterling pada level 1,3345 USD/GBP.
  • 21:11 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,03% terhadap Yen pada level 104,41 JPY/USD.
  • 21:10 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.813 USD/troy ounce.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,31% pada level 26.669.
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 0,62% pada level 2.601.
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 0,50% pada level 26.296.
  • 16:03 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 1,19% pada level 3.362.
  • 16:03 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,94% pada level 2.864.
  • 16:02 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka menguat 0,45% pada level 6.460.
  • 16:02 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,17% terhadap Yuan pada level 6,5802 CNY/USD.
  • 16:01 WIB. Valas - Rupiah ditutup menguat 0,08% terhadap Dollar AS pada level 14.144 IDR/USD.

Jika Anies Dipidana, Refly Harun: Jokowi Juga Bisa Kena

Jika Anies Dipidana, Refly Harun: Jokowi Juga Bisa Kena
WE Online, Jakarta -

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengkritisi kepolisian yang menyebutkan kemungkinan pidana pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas dugaan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini dinilai tidak tepat dan bila dipaksakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga bisa dipidana.

"Kalau setiap pelanggaran pidana tindak pidana itu dibebankan pada penyelenggara negara karena ada warga negara yang melanggar pidana, sesungguhnya nanti bisa-bisa presiden pun kena tindak pidana," kata Refly sebagaimana dikutip dari akun Youtube-nya, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: Harapan Refly Harun dengan Kepulangan Habib Rizieq: Jaga Gairah Politik Islam

Sebagaimana diketahui, buntut acara pernikahan anak pentolan FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) yang ramai didatangi, Anies diancam dengan dugaan tindak pidana Pasal 93 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Untuk diketahui, Pasal 93 berbunyi 'Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)'.

Refly yang juga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini menilai, upaya pemidanaan tersebut aneh dan tak sesuai dengan bunyi pasal. Pasal tersebut, jelas Refly mengandung sebab akibat, yakni 'menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat'. Padahal, untuk menetapkan Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri memiliki instrumen hukum tersendiri.

Mestinya, lanjut Refy, bila menyasar Anies, yang dapat digunakan adalah sanksi politik atau administratif karena yang dilakukan adalah terkait bagaimana Anies menjalankan kewenangannya sebagai gubenrur. Sanksi politik dapat dilakukan melalui DPRD DKI Jakarta yang dapat menggunakan hak-haknya dalam mencecar Anies.

Sementara, sanksi administratif bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Itupun, kata Refly, sifatnya tidak bisa pemberhentian, tetapi lebih pada sanksi administratif lain seperti mengurangi alokasi dana tertentu. "Sedikit berlebihan rasanya kalau menyasar gubernur dki Jakarta Anies Baswedan dengan pidana. Jadi ini soal yang terkait dengan amanat, dengan bagaimana Anies Baswedan menjalankan pemerintahan di DKI Jakarrta," kata Refly.

Bila logika yang dipakai polisi tersebut dipakai, Jokowi pun dinilai bisa dipidana. Refly mencontohkan soal bagaimana Jokowi bisa dipidana karena dianggap melemahkan KPK melalui UU terbarunya. "Kan bisa diinterpretasikan sebagai menghalangi pemberantasan tindak pidana korupsi misalnya, atau menyalahgunakan kewenangan misalnya. Kan tidak bisa begitu perspektifnya," kata dia.

Refly pun lebih setuju bila terhadap Anies diterapkan aturan administratif sebagaimana dimungkinkan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat atau nasional. Ia berrharap, jangan sampai pemerintah dan kepala daerah yang dipilih secara demokratis bisa dijauhkan oleh mekanisme-mekanisme yang justru di luar demokrasi iitu sendiri.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva juga angkat bicara soal permasalahan tersebut. ia menyebut polisi salah pasal jika pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dikenai atau diancam pasal 93 UU Kekarantinaan, sebagaimana diunggah di akun Twitter @hamdanzoelva pada Rabu (18/11).

Hamdan menyebut bahwa PSBB berbeda dengan karantina. Adapun yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas karantina. Seperti diketahui, wilayah DKI Jakarta berstatus PSBB transisi hingga 22 November 2020. Hamdan menyebut, tindak pidana atas pelanggaran PSBB tidak diatur dalam UU kekarantinaan. Pelanggaran tersebut hanya diatur dalam Pergub.

"Di Indonesia tidak ada ketetapan karantina kecuali penetapan PSBB. Salah pasal kalau pelanggaran PSBB diancam Pasal 93 UU kekarantinaan," cuit Hamdan Zoelva.

Namun, pada Rabu (18/11), Hamdan mengoreksi cuitannya dengan menyebut PSBB masuk dalam kekarantinaan kesehatan.

Polisi, pada Selasa (17/11), telah memintai klarifikasi Anies Baswedan terkait kerumunan massa di acara akad nikah putri HRS beberapa waktu lalu. Meski diundang hanya sebatas dimintai klarifikasi, Polri menyebutkan penyidik bisa menetapkan Anies sebagai tersangka terkait tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, tim penyidik cukup membutuhkan dua alat bukti yang kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tidak terkecuali dengan Anies yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya.

"Kalau sudah sampai ada alat bukti yang cukup, siapapun yang terlibat dalam hal peristiwa pidana harus dipertanggungjawabkan di depan hukum," tegas Awi dalam konferensi persnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Namun, Awi juga menegaskan, tim penyidik tidak bisa sekonyong-konyong menetapkan seseorang jadi tersangka. Namun harus menjalani beberapa tahapan, mulai ditetapkan sebagai saksi lebih dulu. Juga harus diawali dengan tahap penyelidikan untuk kemudian naik ke penyidikan dan penetapan tersangka. Namun hal itu, kata Awi, tergantung penyidik, karena memang wewenangnya.

"Kita kumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup, tentunya kalau sudah sampai di sana nanti kita gelar. Kalau memang cukup bukti permulaannya kita tingkatkan ke penyidikan," terang Awi.

Anies dimintai keterangan periksa selama sembilan jam di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (17/11) kemarin. Tidak banyak kata-kata yang diucapkan Anies setelah selesai menjalani pemeriksaan.

"Alhamdulillah saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman," terang Anies.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Baca Juga

Tag: Refly Harun, Anies Baswedan, Joko Widodo (Jokowi), Muhammad Rizieq Shihab (Habib Rizieq)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Biro Pers/Kris/handout

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,797.09 3,758.81
British Pound GBP 1.00 19,025.86 18,835.14
China Yuan CNY 1.00 2,163.81 2,142.22
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,239.85 14,098.16
Dolar Australia AUD 1.00 10,476.26 10,370.61
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,837.04 1,818.74
Dolar Singapura SGD 1.00 10,614.87 10,505.34
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,949.69 16,775.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,484.18 3,446.98
Yen Jepang JPY 100.00 13,621.44 13,482.03
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5679.247 -21.782 705
2 Agriculture 1232.374 -11.252 24
3 Mining 1604.369 4.003 47
4 Basic Industry and Chemicals 871.270 -4.093 80
5 Miscellanous Industry 993.070 -28.972 53
6 Consumer Goods 1857.912 -21.429 60
7 Cons., Property & Real Estate 362.960 -1.422 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 955.722 -15.192 79
9 Finance 1297.348 2.322 93
10 Trade & Service 683.685 7.867 174
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 57 72 15 26.32
2 IMAS 940 1,175 235 25.00
3 BKSL 50 60 10 20.00
4 JSKY 224 268 44 19.64
5 YULE 318 380 62 19.50
6 HRME 58 69 11 18.97
7 IMJS 304 360 56 18.42
8 GGRP 400 470 70 17.50
9 DADA 60 70 10 16.67
10 ENRG 75 87 12 16.00
No Code Prev Close Change %
1 PPGL 200 186 -14 -7.00
2 KONI 430 400 -30 -6.98
3 YPAS 382 356 -26 -6.81
4 INCF 74 69 -5 -6.76
5 TIFA 474 442 -32 -6.75
6 PAMG 119 111 -8 -6.72
7 KOTA 210 196 -14 -6.67
8 ALKA 270 252 -18 -6.67
9 DAYA 426 398 -28 -6.57
10 LRNA 168 157 -11 -6.55
No Code Prev Close Change %
1 PPRO 94 102 8 8.51
2 BBCA 32,825 32,050 -775 -2.36
3 BBRI 4,200 4,320 120 2.86
4 BKSL 50 60 10 20.00
5 TLKM 3,350 3,280 -70 -2.09
6 BUMI 57 72 15 26.32
7 SMBR 985 985 0 0.00
8 ASII 5,800 5,550 -250 -4.31
9 TOWR 1,045 1,045 0 0.00
10 BBNI 5,950 6,050 100 1.68