Portal Berita Ekonomi Minggu, 06 Desember 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Konsensus Global Urai Polemik Pengejaran PPh Perusahaan Digital

Konsensus Global Urai Polemik Pengejaran PPh Perusahaan Digital
WE Online, Jakarta -

Research Manager Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pemerintah sudah tepat dengan menghindari langkah uniteral terkait pajak penghasilan (PPh) perusahaan global. 

Menurutnya, langkah unilateral seperti yang dipilih Prancis adalah tindakan yang sia-sia. Pasalnya ketika solusi multilateral nanti tercapai, otomatis semua tindakan unilateral yang dilaksanakan oleh beberapa negara akan dicabut.

Baca Juga: IPC-Ditjen Pajak Integrasikan Data Perpajakan Berbasis IT

“Opsi multilateral sudah hampir final. Memang rencananya tahun 2020 ini disepakati, tetapi karena Covid tertunda. Jadi ya, buat apa buat kebijakan jangka hanya untuk satu tahun saja, bahkan kurang. Belum lagi nanti dalam implementasinya perlu persiapan administrasi,” urainya saat dihubungi (18/11/2020).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia akan menarik PPh dari perusahaan digital setelah disepakatinya konsensus global dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20 pada pertengahan tahun mendatang. Dalam OECD/G20 Inclusive Framewwork, ada dua pilar dari konsensus pajak digital yang ditunda pembahasannya, yakni unified approach dan Global Anti Base Erosion (GloBE).

“Indonesia dalam hal ini akan tetap mendukung untuk terjadinya konsensus. Untuk perusahaan yang beroperasi lintas negara itu paling baik adalah melalui konsensus global karena nature dari operasi perusahaan-perusahaan itu memang lintas negara,” kata dia dalam Konferensi Pers: APBN KITA, yang dikutip dari channel Youtube Kemenkeu.

Sambung Sri Mulyani, nantinya Indonesia diuntungkan karena akan berhak untuk mendapatkan bagian dari pajak keuntungan perusahaan global. Pasalnya konsensus global akan memberikan rambu-rambu sekaligus prinsip-prinsip perpajakan yang akan membawa keadilan bagi setiap negara, terutama negara yang menjadi tempat pemasaran perusahaan-perusahaan global seperti Indonesia.

Fajry mengatakan bahwa saat nanti solusi multilateral sudah ada, yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya adalah membikin kesepakatan, termasuk perubahan tax treaty untuk menyesuaikan definisi BUT. “Apalagi, sekarang sudah ada multilateral instrument (MLI) yang mempermudah hal tersebut.”

Asal tahu saja, dalam aturan tax treaty, negara konsumen baru bisa menarik pajak dari keuntungan perusahaan global yang berbasis di negara produsen jika terdapat bentuk usaha tetap (BUT), yang mengharuskan adanya physical presence atau kehadiran fisik di Indonesia. 

Hingga kini Indonesia belum bisa memajaki perusahaan global meski sebetulnya ada SE Ditjen Pajak No. SE-04/PJ.10/2017 dan PMK No. 35/PMK.03/2019. Bahkan pemerintah sudah mengatur pajak penghasilan dan pajak transaksi elektronik, juga konsep kehadiran aktivitas ekonomi yang signifikan (significant economic presence/SEP) melalui UU No. 2/2020. Namun, SEP dalam konteks global baru bisa diterapkan jika perjanjian multilateral yang dirumuskan OECD sudah final.

“Perusahaan raksasa yang bergerak di bidang digital tidak semua memiliki badan usaha tetap di Indonesia. Di sini pentingnya penegakan significant economic presence atau kehadiran aktivitas ekonomi yang signifikan,” papar Bhima Yudhistira, ekonom Indef, kepada Warta Ekonomi (19/11/2020). 

Baca Juga

Tag: Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Pajak, Wajib Pajak

Penulis: Rosmayanti

Editor: Muhammad Syahrianto

Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,800.27 3,762.36
British Pound GBP 1.00 19,180.14 18,985.06
China Yuan CNY 1.00 2,176.95 2,154.30
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,252.91 14,111.09
Dolar Australia AUD 1.00 10,591.34 10,484.54
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,838.73 1,820.41
Dolar Singapura SGD 1.00 10,686.74 10,574.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,308.73 17,133.69
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,505.39 3,466.25
Yen Jepang JPY 100.00 13,729.80 13,586.65
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5810.483 -12.459 705
2 Agriculture 1349.078 -33.127 24
3 Mining 1757.336 10.549 47
4 Basic Industry and Chemicals 905.302 0.979 80
5 Miscellanous Industry 1017.388 9.189 53
6 Consumer Goods 1875.745 -1.791 60
7 Cons., Property & Real Estate 381.217 -4.442 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 963.016 -5.222 79
9 Finance 1308.754 -5.995 93
10 Trade & Service 705.473 1.953 174
No Code Prev Close Change %
1 POLA 75 101 26 34.67
2 SMMT 90 121 31 34.44
3 ICON 54 72 18 33.33
4 FIRE 820 1,025 205 25.00
5 IRRA 925 1,155 230 24.86
6 PCAR 390 486 96 24.62
7 CASS 222 276 54 24.32
8 ARTO 3,300 4,050 750 22.73
9 FITT 58 70 12 20.69
10 SOCI 145 174 29 20.00
No Code Prev Close Change %
1 KOTA 186 173 -13 -6.99
2 BOLT 790 735 -55 -6.96
3 RELI 434 404 -30 -6.91
4 JSKY 264 246 -18 -6.82
5 PTIS 162 151 -11 -6.79
6 DIVA 2,210 2,060 -150 -6.79
7 ARII 444 414 -30 -6.76
8 DFAM 240 224 -16 -6.67
9 ARGO 1,800 1,680 -120 -6.67
10 CBMF 600 560 -40 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 ADRO 1,375 1,435 60 4.36
2 BBRI 4,400 4,300 -100 -2.27
3 TLKM 3,300 3,250 -50 -1.52
4 ELSA 364 370 6 1.65
5 TRIN 212 222 10 4.72
6 KAEF 3,500 3,550 50 1.43
7 IRRA 925 1,155 230 24.86
8 PPRO 108 105 -3 -2.78
9 BBKP 332 332 0 0.00
10 BUMI 71 68 -3 -4.23