Portal Berita Ekonomi Kamis, 03 Desember 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:19 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,74% pada level 26.728.
  • 16:18 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 0,76% pada level 2.696.
  • 16:18 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 0,03% pada level 26.809.
  • 16:17 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 0,21% pada level 3.442.
  • 16:17 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup menguat 0,28% pada level 2.818.
  • 16:16 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka menguat 0,06% pada level 6.466.
  • 16:16 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,06% terhadap Yuan pada level 6,5590 CNY/USD.
  • 16:15 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,11% terhadap Dollar AS pada level 14.140 IDR/USD.

Kepala Daerah Dipilih Langsung oleh Rakyat, Instruksi Tito Auto Gugur?

Kepala Daerah Dipilih Langsung oleh Rakyat, Instruksi Tito Auto Gugur?
WE Online, Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian jadi sorotan karena instruksinya tentang penegakan protokol kesehatan COVID-19 dengan bisa mencopot kepala daerah yang melanggar. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra pun ikut memberi pandangannya terkait instruksi Mendagri Tito Karnavian.

Yusril menjelaskan, instruksi Mendagri Tito Karnavian tersebut tak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah.

“Tentu saja tidak,” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 November 2020.

Menurut Yusril, instruksi presiden, instruksi menteri dan sejenisnya, pada hakikatnya hanya perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dia menjelaskan itu dengan merujuk proses penyusunan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada 2003. Saat itu, Yusril selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia bilang, dalam prosesnya, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu kemudian menjadi UU Nomor 10 Tahun 2004. Pun, selanjutnya diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.

"Dan, telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, sudah tidak mencantumkan lagi inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Ini untuk mengakhiri keragu-raguan tentang status inpres yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Soeharto,” jelasnya.

Yusril menambahkan, instruksi Tito terkait ancaman bagi kepala daerah pelanggar protokol bisa saja terjadi. Namun, proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah itu tetap harus merujuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sebagaimana kita maklum UU Pemerintahan Daerah sekarang menyerahkan pemilihan kepala daerah secara langsung kepada rakyat melalui pilkada yang dilaksanakan oleh KPU dan KPU di daerah," lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. 

Dalam konstitusi, ia menekankan, posisi KPU sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan pemenang dalam pilkada. Meski kadang KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh pemerintah. Presiden atau mendagri tinggal menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pasangan Gubernur atau Bupati/Walikota terpilih dan melantiknya. 

“Dengan demikian, presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan wali kota beserta wakilnya,” jelasnya.

Pun, ia menyampaikan proses pemberhentian kepala daerah, termasuk dengan alasan melanggar Pasal 67 huruf b jo Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d yakni tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penegakan protokol kesehatan, tetap harus dilakukan melalui DPRD. 

“Jika ada DPRD yang berpendapat demikian, mereka wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan (impeachment),” ujarnya.

Yusrul mengatakan, jika DPRD berpendapat cukup alasan bagi kepala daerah untuk dimakzulkan, maka pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk dinilai dan diputuskan. Namun, untuk keadilan, maka kepala daerah yang akan dimakzulkan itu diberi kesempatan MA untuk membela diri.

“Jadi, proses pemakzulan itu akan memakan waktu lama, mungkin setahun mungkin pula lebih. Apa yang jelas bagi kita adalah presiden maupun mendagri tidaklah berwenang memberhentikan atau ‘mencopot’ kepada daerah, karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,” tegasnya. 

Kata dia, kewenangan presiden dan mendagri hanyalah terbatas melakukan pemberhentian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD dalam hal kepala daerah terjerat kasus hukum dengan ancaman pidana di atas lima tahun. Hal ini seperti dakwaan kasus korupsi, makar, terorisme, hingga kejahatan terhadap keamanan negara.

“Kalau dakwaan tidak terbukti dan kepala daerah tadi dibebaskan, maka selama masa jabatannya masih tersisa, presiden dan mendagri wajib memulihkan jabatan dan kedudukannya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan kepada seluruh kepala daerah demi menekan penularan COVID-19. Instruksi ini sebagai respons pemerintah terkait adanya kerumunan akhir-akhir ini seperti acara di Petamburan, Jakarta Pusat yang dihadiri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Terkait kerumunan itu, Gubernur DKI Anies Baswedan pun diperiksa polisi. Begitupun Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Anies sudah menjalani pemeriksaan pada Selasa, 17 November 2020.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini, karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian," ujar Tito Karnavian.

Eks Kapolri itu meminta seluruh kepala daerah agar menaati instruksinya dan segala peraturan perundang-undangan. Imbauan ini dengan mengingatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

"Kalau kita lihat UU Nomor 12 Tahun 2012 yang diubah jadi UU No 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-undangan, di antaranya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan, kalau itu dilanggar, sanksinya dapat diberhentikan sesuai dengan Pasal 78," jelas Tito.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: Yusril Ihza Mahendra, Tito Karnavian

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,798.93 3,761.03
British Pound GBP 1.00 19,050.85 18,858.47
China Yuan CNY 1.00 2,171.50 2,149.70
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,247.89 14,106.12
Dolar Australia AUD 1.00 10,556.26 10,449.81
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,837.99 1,819.65
Dolar Singapura SGD 1.00 10,649.44 10,539.54
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,262.74 17,089.56
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,498.13 3,459.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,638.26 13,501.26
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5822.942 8.955 705
2 Agriculture 1382.205 50.811 24
3 Mining 1746.787 22.472 47
4 Basic Industry and Chemicals 904.323 -1.116 80
5 Miscellanous Industry 1008.199 -13.656 53
6 Consumer Goods 1877.536 -11.029 60
7 Cons., Property & Real Estate 385.659 0.493 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 968.238 -1.335 79
9 Finance 1314.749 8.115 93
10 Trade & Service 703.520 -1.339 174
No Code Prev Close Change %
1 POLA 56 75 19 33.93
2 HKMU 84 109 25 29.76
3 WOWS 63 79 16 25.40
4 ABMM 850 1,045 195 22.94
5 BUMI 59 71 12 20.34
6 BAYU 1,020 1,200 180 17.65
7 SSMS 780 915 135 17.31
8 FIRE 700 820 120 17.14
9 MBTO 86 100 14 16.28
10 AISA 298 344 46 15.44
No Code Prev Close Change %
1 KOTA 200 186 -14 -7.00
2 MPRO 1,730 1,610 -120 -6.94
3 TRIM 116 108 -8 -6.90
4 SINI 378 352 -26 -6.88
5 HITS 500 466 -34 -6.80
6 KIOS 148 138 -10 -6.76
7 INDR 3,120 2,910 -210 -6.73
8 DMAS 268 250 -18 -6.72
9 VICO 90 84 -6 -6.67
10 VRNA 105 98 -7 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 PPRO 109 108 -1 -0.92
2 ANTM 1,245 1,255 10 0.80
3 AGRO 605 660 55 9.09
4 TINS 1,135 1,225 90 7.93
5 GIAA 416 436 20 4.81
6 WSBP 228 242 14 6.14
7 BBRI 4,300 4,400 100 2.33
8 WSKT 1,135 1,165 30 2.64
9 HKMU 84 109 25 29.76
10 HMSP 1,655 1,665 10 0.60