Portal Berita Ekonomi Minggu, 29 November 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Bamsoet Minta PPAT Bantu Permudah Pengurusan Akta Tanah

Bamsoet Minta PPAT Bantu Permudah Pengurusan Akta Tanah
WE Online, Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa selain sandang dan pangan, kebutuhan papan juga menjadi kebutuhan pokok rakyat yang telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 27 ayat 2 konstitusi secara jelas menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

"Dengan demikian, jaminan hak atas tanah di mana rakyat bernaung dan berusaha menjadi prasyarat penting yang harus dimiliki. Di sinilah peran penting Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang harus memberikan kejelasan legalitas dan hak hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Tak heran jika Presiden Joko Widodo juga sangat concern terhadap hal ini," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Baca Juga: Ngobras Bareng Deputi BNN Arman Depari, Bamsoet Ajak Perangi Narkoba

Hal itu disampaikannya dalam Temu Tokoh bersama Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) di MPR RI, Kamis (19/11/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dalam pandangan Presiden Joko Widodo, pelayanan pengurusan legalisasi hak kepemilikan atas tanah masyarakat masih memerlukan banyak pembenahan karena proses pengurusannya dinilai masih lambat dan melalui prosedur berbelit. Karena itulah, pada beberapa kunjungan kerja ke daerah, presiden beberapa kali melaksanakan program pembagian sertifikat tanah secara gratis.

"Kebijakan tersebut harus menjadi cambuk bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong penyederhanaan pelayanan pengurusan tanah rakyat. Misalnya, melalui pemangkasan dan pembenahan birokrasi," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, berbagai upaya memang telah dilakukan demi menjamin terpenuhinya kebutuhan legalisasi kepemilikan tanah rakyat. Antara lain, program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan pemberian tanda bukti untuk bidang tanah yang sudah ada hak di atasnya, baik itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, ataupun hak pakai. Tujuannya jelas, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, beberapa langkah prioritas telah ditetapkan oleh pemerintah. Dua di antaranya terkait penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi dalam rangka optimalisasi fungsi pelayanan publik pada berbagai sektor sehingga bisa memastikan kebijakan layanan publik benar-benar tersampaikan dan diterima manfaatnya oleh rakyat.

"IPPAT dapat mengambil peran dalam mendorong dilakukannya penyederhanaan dan kemudahan sehingga masyarakat dapat mengurus pembuatan akta tanah dengan cepat dan tidak bertele-tele," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan, pelayanan cepat bukan berarti menghilangkan prinsip kehati-hatian. Mengingat, adanya berbagai implikasi hukum dalam setiap penerbitan dokumen legal. Karena itu, peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prasyarat mutlak dalam peningkatan mutu pelayanan publik yang dijalankan oleh setiap PPAT.

"Diperlukan komitmen kuat dan kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan secara komprehensif. Agar berdaya guna, upaya tersebut juga harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas kinerja sehingga orientasi kita tidak terpaku pada proses pelayanan publik, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat," pungkas Bamsoet.

Baca Juga

Tag: Bambang Soesatyo, sertifikat tanah, Joko Widodo (Jokowi), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: MPR

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,790.36 3,752.54
British Pound GBP 1.00 18,989.37 18,799.02
China Yuan CNY 1.00 2,159.95 2,138.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,215.73 14,074.28
Dolar Australia AUD 1.00 10,461.36 10,354.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,834.03 1,815.73
Dolar Singapura SGD 1.00 10,619.85 10,510.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,938.04 16,763.87
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,492.81 3,452.96
Yen Jepang JPY 100.00 13,662.40 13,522.56
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.335 23.419 705
2 Agriculture 1288.611 57.286 24
3 Mining 1677.462 40.460 47
4 Basic Industry and Chemicals 892.075 -3.307 80
5 Miscellanous Industry 997.322 -11.719 53
6 Consumer Goods 1888.601 14.282 60
7 Cons., Property & Real Estate 378.502 9.885 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 994.695 7.522 79
9 Finance 1302.222 -4.926 93
10 Trade & Service 697.347 6.891 174
No Code Prev Close Change %
1 KICI 181 234 53 29.28
2 RELI 336 420 84 25.00
3 AIMS 123 153 30 24.39
4 SKLT 1,490 1,850 360 24.16
5 LPKR 166 206 40 24.10
6 AGRO 460 570 110 23.91
7 KONI 374 444 70 18.72
8 ATIC 590 690 100 16.95
9 INPP 650 760 110 16.92
10 PNSE 980 1,140 160 16.33
No Code Prev Close Change %
1 BALI 1,000 930 -70 -7.00
2 DAYA 488 454 -34 -6.97
3 PANR 160 149 -11 -6.88
4 EPAC 160 149 -11 -6.88
5 UANG 234 218 -16 -6.84
6 DYAN 59 55 -4 -6.78
7 ABDA 6,400 5,975 -425 -6.64
8 MTSM 212 198 -14 -6.60
9 BUMI 76 71 -5 -6.58
10 VIVA 61 57 -4 -6.56
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 1,075 1,125 50 4.65
2 BRIS 1,375 1,470 95 6.91
3 PPRO 98 98 0 0.00
4 TLKM 3,470 3,460 -10 -0.29
5 AGRO 460 570 110 23.91
6 KBAG 51 50 -1 -1.96
7 APLN 170 180 10 5.88
8 ASII 5,650 5,550 -100 -1.77
9 ASRI 234 250 16 6.84
10 BBRI 4,290 4,270 -20 -0.47