Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

TNI Urusi Baliho Habib Rizieq, Orang Gerindra Gak Terima

TNI Urusi Baliho Habib Rizieq, Orang Gerindra Gak Terima Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Penurunan baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di salah satu lokasi di Jakarta oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi perbincangan publik.

Pro-kontra mengenai turun tangannya TNI dalam menurunkan atribut tersebut menjadi polemik. Anggota DPR dari Partai Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan tidak rela personel TNI diterjukan untuk mengurusi baliho. Menurut dia, tindakan itu justru menurunkan muruah TNI.

Baca Juga: Kapolda Jateng Perintahkan Turunkan Baliho Habib Rizieq

Andre menegaskan, penurunan baliho merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Jika ada pelanggaran hukum, itu merupakan tugas kepolisian, bukan TNI.

"Rakyat Indonesia mencintai TNI @Puspen_TNI. Kami tidak rela muruwah TNI turun karena urusan baliho. Urusan baliho itu urusan Satpol PP. Kalaupun ada pelanggaran hukum, itu urusan kepolisian @DivHumas_Polri, bukan TNI. TNI adalah tentara rakyat. Mari bersama kita jaga NKRI untuk tetap Jaya," kata Andre melalui akun Twitternya, @andre_rosiade, Sabtu (21/11/2020).

Sebelumnya, Panglima Daerah Komando Militer Jaya/Jayakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurachman angkat bicara soal viralnya video pencopotan baliho raksasa Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab oleh sejumlah pria berbaju loreng.

Dia menegaskan, pencopotan baliho raksasa itu atas perintahnya. "Oke, ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," tegas Dudung seusai apel kesiapan bencana dan pilkada serentak, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020) pagi.

Jenderal Bintang Dua itu menjelaskan, para pria berbaju loreng tersebut berasal dari Garnisun. Dudung mengatakan, Satpol PP kerap kesulitan saat menertibkan spanduk itu.

"Perintah saya itu. Begini, kalau siapa pun di republik ini, siapapun, ini negara hukum. Harus taat kepada hukum," tandas Dudung.

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: