Pagu Anggaran PUPR 2021 Naik, Terbesar untuk Konektivitas Infrastruktur

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh pagu anggaran Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar Rp149,81 triliun atau bertambah Rp34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp115,58 triliun.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 diserahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diterima oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Istana Negara, Rabu (25/11/2020).

Baca Juga: Permudah Mobilitas Warga, Kementerian PUPR Bangun Jembatan Gantung Mekar Baru

Lebih jauh, Kementerian PUPR akan memfokuskan enam program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi Covid-19. Keenam fokus program tersebut adalah peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Padat Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal), serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

"Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, Direktif Presiden, Program Strategis Nasional, termasuk aspirasi anggota DPR RI," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2021, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp53,96 triliun, permukiman sebesar Rp26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp8,09 triliun.

Kemudian untuk pengembangan sumber daya manusia Rp563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp273,68 miliar, dukungan manajemen Rp748,20 miliar, pengawasan Rp101,74 miliar, dan perencanaan sebesar Rp206,18 miliar.