Perdana Menteri Rusia Dukung Pengembangan Cryptocurrency Lokal

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin tampaknya menyatakan dukungan untuk pengembangan lebih lanjut terkait pasar cryptocurrency lokal.

Pada pertemuan pemerintah baru-baru ini yang diadakan pada 26 November, Mishustin mengusulkan pengenalan perlindungan hukum bagi pemegang kripto di negara tersebut untuk berkontribusi pada pertumbuhan industri baru.

Menurut Mishustin, kerangka kerja seperti itu akan mengembangkan industri dengan cara yang beradab sehingga pemilik aset tersebut dapat melindungi hak dan kepentingan mereka, sekaligus mencegah 'skema bayangan'.

Baca Juga: Bukan Jepang, London Diduga Tempat Penemuan Bitcoin

Sebagai bagian dari rencana, Mishustin mengusulkan untuk mengubah Kode Pajak Rusia untuk mengakui cryptocurrency seperti Bitcoin (BTC) sebagai properti.

"Mari kita lakukan sejumlah perubahan pada Kode Pajak sehingga aset keuangan digital dapat dikenali sebagai properti, dan pemiliknya dapat mengandalkan perlindungan hukum jika terjadi tindakan ilegal, serta untuk mempertahankan hak properti mereka di pengadilan," katanya dikutip dari Cointelegraph, Jumat (27/11/2020).

Mishustin menggantikan mantan perdana menteri Rusia Dmitry Medvedev pada Januari 2020, di mana ia mendesak negara tersebut untuk memprioritaskan pengembangan ekonomi digital.

Namun, status ekosistem kripto lokal saat ini masih diragukan karena pemerintah berencana untuk secara resmi melarang pembayaran dalam kripto pada Januari 2021. Otoritas Rusia juga ingin memperkenalkan hukuman penjara karena gagal melaporkan transaksi kripto tahunan sekitar US$600.000 atau sekitar Rp8,4 miliar.

Sementara itu, lembaga keuangan utama Rusia bergegas meluncurkan layanan terkait kripto dan blockchain di luar negeri. Pada 19 November, Gazprombank Swiss, anak perusahaan dari salah satu bank terbesar di Rusia, memulai layanan transaksi Bitcoin-nya setelah persetujuan regulasi oleh regulator Swiss.