Merendah untuk Meroket, Luhut: Gak Mau Lama-Lama Jabat Menteri KKP, Kerjaan Saya Banyak!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku tidak ingin berlama-lama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ad Interim. Itu karena masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan.

"Soal jabatan ini saya juga nggak mau lama lama, pekerjaan saya banyak kok," ujar Luhut usai melakukan rapat perdana bersama pejabat Eselon I KKP, Jakarta, Jumat (27/11/2020).  

Selain menjabat sebagai Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga diamanahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi posisi sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN). Baca Juga: Wishnutama Sampai Mohon-Mohon, Nasib Pariwisata Bali Ada di Tangan Luhut!

Bahkan, dalam catatan MNC News Portal, Luhut baru saja melakukan Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan Lima Destinasi pariwisata super prioritas dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk mempercepatan pembangunan dan pengemabangan sejumlah destinasi pariwisata dan kawasan ekonomi khusus di Indonesia.

Sementara itu, ihwal kekosongan jabatan Direktorat Jenderal (Ditjen) KKP, dia menyebut, telah digantikan. Namun begitu Luhut enggan menyebut identitas Ditjen KKP yang baru. "Soal jabatan ini saya juga tidak mau lama-lama, pekerjaan saya banyak kok," katanya.

Luhut ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi menteri KKP Ad Interim. Jabatan itu diemban Luhut berdasarkan surat yang dia terima dari Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg).

"Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, maka Presiden (Joko Widodo) berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim," ujar Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi.

Informasi penunjukkan Luhut sebagai Menteri KKP Ad Interim diketahui dari Surat Edaran Nomor: B-835/SJ/XI/2020 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar pada Rabu (25/11/2020). Surat itu ditujukan kepada Eselon 1 hingga segenap pegawai di lingkungan KKP.