Punya Nyali Gede, Sudan Ancam AS Mau Batalkan Normalisasi dengan Israel

Warta Ekonomi, Washington -

Sudan memperingatkan Amerika Serikat (AS) akan menarik diri dari perjanjian yang ditengahi Washington untuk menormalkan hubungan dengan Israel jika Kongres gagal memulihkan kekebalan kedaulatannya pada akhir tahun ini.

Khartoum dengan enggan setuju untuk menjadi negara Arab ketiga tahun ini yang menormalkan hubungannya dengan Israel. Mereka "terpaksa" menormalisasi hubungan dengan negara Zionis itu hanya jika dihapus dari daftar sponsor terorisme AS.

Baca Juga: Sudan Bakal Jadi Pangkalan Militer Baru Rusia, Kenapa?

Kesepakatan bulan lalu dalam bahaya jika Kongres AS gagal untuk menyetujui bagian dari penghapusan daftar sponsor terorisme pada akhir tahun. Hal itu diungkapkan lima pejabat dan sumber lainnya yang mengetahui hal tersebut kepada The New York Times (NYT).

Kesepakatan pemulihan hubungan melibatkan pemulihan kekebalan kedaulatan Sudan, sebuah langkah yang akan memblokir tindakan pengadilan AS terhadap Khartoum.

Kekebalan kedaulatan Sudan dihapus pada 1990-an sebagai bagian dari penetapan sponsor terorisme, mengekspos negara itu pada tuntutan hukum jutaan dolar atas dua serangan besar al-Qaeda.

Khartoum ditempatkan dalam daftar negara sponsor terorisme karena menjadi tuan rumah bagi Osama bin Laden dan tokoh al-Qaeda lainnya antara 1991 dan 1996 di bawah kepemimpinan mantan diktator Omar Al-Bashir.

Laporan NYT mengungkapkan bahwa pemimpin dewan peralihan transisi Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, mengeluarkan ultimatum kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada hari Senin.

"Pompeo meyakinkan pemimpin de-facto Sudan bahwa kekebalan kedaulatan negara itu akan dipulihkan dalam beberapa minggu ke depan," kata seseorang yang mengetahui hal itu seperti dinukil dari Al Araby, Kamis (3/12/2020).

Karena itu, pejabat pemerintahan Trump merencanakan upacara penandatanganan untuk perjanjian perdamaian Sudan-Israel yang baru lahir yang diperkirakan akan berlangsung pada akhir Desember.

Namun, persetujuan kongres untuk langkah tersebut masih belum pasti.