Agak Nekat, Pendukung Donald Trump Mau Gelar Pelantikan Presiden Tandingan

Warta Ekonomi, Washington -

Pendukung Donald Trump, yang masih mempercayai klaim kemenangan sang presiden dalam pemilihan November 2020 telah merencanakan acara ‘pelantikan tandingan’ secara daring pada hari dimana Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden diambil sumpah jabatannya.

Acara bertajuk "Upacara pelantikan presiden ke-2 Donald J Trump" itu direncanakan diadakan pada 20 Januari 2021 dan hingga saat ini sudah lebih dari 325.000 orang telah menunjukkan minat untuk hadir. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60.000 mengatakan mereka pasti akan hadir, demikian diwartakan Daily Dot.

Baca Juga: Gak Kompak, Trump dan Pompeo Beda Suara Soal Dalang Serangan Siber AS

Salah satu pembawa acara itu adalah Evi Kokalari, yang merupakan bagian dari kampanye Trump pada pemilu 2020 dan tampil di jaringan berita sayap kanan, termasuk One America News Network (OANN), saluran yang sering dipromosikan oleh Trump saat dia memusuhi Fox News.

Kiriman terbaru Kokalari di halaman acara mengarah ke sistem informasi pemilu Facebook yang dia anggap "palsu" dan mengatakan: Hak suara kami diserang! Begitu pula kebebasan berbicara kita! Dan penafian FB atas postingan ini, membuktikan hal itu. "

Halaman tersebut penuh dengan komentar yang mendukung klaim kecurangan presiden selama pemilu dan tautan ke artikel ke situs web berita konservatif yang berisi informasi yang telah dibantah di masa lalu.

Halaman acara itu sendiri ditandai oleh Facebook dengan penafian: "Joe Biden adalah Presiden terpilih. Dia akan dilantik sebagai Presiden AS ke-46 pada 20 Januari 2021."

Sejauh ini belum ada konfirmasi dari tim Trump apakah presiden mendukung acara ini atau berencana untuk menghadirinya sendiri.

Trump dilaporkan berencana berusaha untuk merebut perhatian dari Biden dengan mengumumkan pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024 pada hari pelantikan. Timnya telah mulai melakukan persiapan, tetapi belum ada pengumuman resmi karena Trump dan stafnya terus menyatakan bahwa presiden bisa mendapatkan masa jabatan kedua.

Namun, sebagian besar tuntutan hukum yang diajukan oleh tim hukum Trump sejauh ini tidak berdampak apa pun di negara bagian mana pun.