Awas, MBS Kemungkinan Dapat Imunitas Hukum dari AS karena...

Warta Ekonomi, Washington -

Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk memberikan kekebalan hukum kepada Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS). Calon raja Saudi itu sedang digugat di Amerika atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap seorang perwira intelijen Saudi yang melarikan diri ke Kanada.

The Washington Post melaporkan pemerintah Saudi telah meminta agar MBS dilindungi oleh pemerintah AS dari tanggung jawab dalam gugatan kasus yang diajukan awal tahun ini oleh Saad al-Jabri, mantan perwira intelijen yang juga mantan pejabat kementerian dalam negeri Saudi. Al-Jabri sebelum melarikan diri adalah penasihat putra mahkota yang digulingkan; Mohammad bin Nayef.

Baca Juga: Alamak, MBS Digugat Jurnalis Wanita Terkait Tuduhan Pelecehan

Jabri, yang dicirikan dalam gugatan hukum sebagai "mitra tepercaya para pejabat intelijen AS", mengklaim bahwa MBS mengirim tim pembunuh 50 orang yang dijuluki "Pasukan Harimau" pada Oktober 2018—hanya dua minggu setelah pembunuhan jurnalis pembangkang Saudi Jamal Khashoggi.

Menurut Washington Post, Departemen Luar Negeri mengirim daftar pertanyaan kepada pengacara Jabri yang meminta pendapat hukum mereka tentang apakah AS harus mengabulkan permintaan Arab Saudi untuk memberikan kekebalan hukum kepada MBS.

Surat kabar itu melaporkan bahwa rekomendasi Departemen Luar Negeri juga dapat menyebabkan penghapusan status terdakwa MBS dalam kasus lain yang baru-baru ini diajukan di AS, termasuk gugatan atas pembunuhan Khashoggi.

Presiden AS Donald Trump, yang hanya memiliki waktu kurang dari sebulan untuk berkuasa, telah menjadi pendukung kuat dan vokal Putra Mahkota MBS. 

Trump telah menghindari mengkritik terhadap MBS atas pelanggaran hak asasi manusia kerajaan, menghindar dari menyalahkan kerajaan atas pembunuhan Khashoggi, dan juga memblokir upaya Kongres Amerika untuk mengecam pemerintah Saudi.

Putra tertua al-Jabri, Khalid, mengatakan dukungan AS untuk permohonan Saudi dapat membuka jalan bagi kerajaan untuk mengejar upaya pembunuhan di masa depan di tanah asing.