Jelang Tutup Tahun, Penerimaan Pajak Sudah Tercapai 85,05 Persen

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan virtual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, dan KPP Pratama Medan Barat, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II. Hal ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan APBN agar berjalan optimal hingga tutup tahun anggaran di bulan Desember ini.

Diproyeksikan sampai dengan akhir tahun Pendapatan negara kita mengalami penurunan 15%, namun belanja negara meningkat 12,7% bahkan belanja pemerintah pusat naik hingga 20,5%.

"Penerimaan pajak sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.1.019,56 triliun dan mencapai 85,05% dari target Perpres 72/2020," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/12/2020). Baca Juga: Per November, Realisasi Penerimaan Pajak di Sumut I Capai 83,76 Persen

Menurutnya, terdapat 49 KPP yang telah mencapai target penerimaan dan diproyeksikan akan ada 6 Kanwil DJP yang akan mencapai target penerimaannya pada tanggal 31 Desember 2020.

“Saya sangat menghargai 49 KPP yang sudah mencapai target dan ada 6 kanwil yang akan mencapai target. Yang belum mari kita terus upayakan. Bahkan tahun depan kita akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mencapai, akan mencapai dan semua yang sudah berusaha maksimal untuk mencapai target. Saya sangat menghargai kinerja Anda semua," ungkap Menkeu.

Pada kunjungan virtual dengan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, Menkeu berkesempatan menyapa dua Wajib Pajak (WP) yang tengah melakukan laporan pajak. WP pertama bergerak di industri Pariwisata mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan insentif pajak PPh 25. Insentif tersebut mampu membantu WP tetap beroperasional walaupun mengalami penurunan 90% pendapatan akibat berkurangnya mobilisasi pariwisata di saat Pandemi Covid-19 ini.

Sementara itu, 19.871 satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) akan segera menuntaskan pencairan anggaran belanja dari APBN yang tahun ini dialokasikan mencapai Rp2.739,2 triliun (sesuai Perpres 72 Tahun 2020), melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah tanah air.

Sebagian dari alokasi APBN tahun 2020 difokuskan untuk program-program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC–PEN) sebagai respons yang adaptif atas dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun ini. Total biaya penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun, meliputi anggaran program Kesehatan Rp87,55 triliun dan program PEN Rp607,65 triliun. Baca Juga: Rogoh Rp200 Triliun Bayar PLN, APBN 2020 Langsung Jebol

Sampai dengan tanggal 21 Desember 2020, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.468,2 triliun atau 90,1% dari pagu APBN, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dengan pagu sebesar Rp1.975,2 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan pagu sebesar Rp761,3 triliun. Realisasi Belanja Negara tersebut telah melampaui Belanja Negara tahun lalu (yoy) yang mencapai 89,70% dari pagu 2019.

“Kita memahami bahwa tahun ini adalah tahun yang tidak biasa yang menyebabkan perubahan besar pada APBN. Saya minta kepada kita semua waspada dan mawas diri. Kita akan segera tutup tahun anggaran dan pasti banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Dilema-dilema kita sebagai bendahara negara disatu sisi kita harus cepat namun kita harus akurat. Saya juga makin menghargai karena Anda semuanya dihadapkan pada tantangan luar biasa muncul insiatif, policy dan regulasi. Kita dipaksa dalam semalam untuk berubah menjadi lembaga, institusi dan pegawai yang harus pindah ke era digital," tutur Menkeu.