Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Seruan Akhir Tahun MUI Tegas Banget! Penegakan Hukum yang Adil

Seruan Akhir Tahun MUI Tegas Banget! Penegakan Hukum yang Adil Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

VIVA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan seruan akhir tahun 2020 kepada masyarakat umum di seluruh penjuru pelosok negeri ini. Mereka mengajak semua komponen bangsa untuk melakukan muhasabah (mengevaluasi diri) terhadap pergantian tahun 2020.

"Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan daya saing SDM bangsa yang unggul di dunia internasional," kata Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar, di Jakarta, Kamis, 24 Desember 2020.Baca Juga: Bekas Petinggi MUI Sentil Jokowi: Pak, Bapak Punya Saingan Tuh, Benny Wenda Jadi Presiden

Seruan itu disampaikan setelah mencermati permasalahan yang dihadapi umat dan bangsa Indonesia selama tahun 2020, terutama masalah sosial-keagamaan dan keumatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan taushiyah menjelang akhir tahun di antaranya.

Baca juga: Menag Yaqut: MUI Harus Lebih Tegas Kawal Kerukunan

Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini masih merajalela selama tahun 2020 dan diprediksikan tahun depan kondisi tersebut akan tetap berlangsung. Baca Juga: Tengku Zulkarnain Out dari Pengurus MUI, PA 212 Bongkar Fakta: Gara-Gara....

Oleh karena itu, Dewan Pimpinan MUI mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri pandemi tersebut. Di antaranya menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh masyarakat.

"Dan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3 M (memakai masker yang menutup hidung dan mulut, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman)," katanya.

Tak hanya itu, MUI mendesakan agar pemerintah Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel meskipun saat ini kencang disuarakan oleh negara tertentu dengan iming-iming imbalan masuknya investasi ekonomi di Indonesia.

Namun, pemerintah Indonesia secara resmi tidak bergeming dengan desakan tersebut dan tetap berpegang pada garis politik bebas dan aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Namun ada beberapa pejabat pemerintah yang terus berupaya agar hal itu bisa terwujud.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: