Bakal Boyong Manusia ke Mars, Elon Musk Sudah Siapkan Negara dan Sistem Pemerintahan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ada beberapa orang yang cukup ambisius di dunia saat ini, dan salah satunya adalah CEO Tesla, Elon Musk. Meskipun telah ada beberapa pendaratan non-manusia di Mars , dia bertekad mengirim misi Mars pertama yang diawaki, bahkan pergi-pulang dengan astronot pada 2030-an.

NASA sendiri memprediksi jarak 225 juta kilometer antara Bumi dan Mars akan "putus" dalam waktu 20 tahun mendatang. Namun, bagi banyak orang, tidak cukup hanya dengan mendirikan pangkalan permanen di Mars. Kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana mengelolanya dan membiarkannya berperan aktif.

Elon Musk, CEO SpaceX, sebuah perusahaan teknologi eksplorasi luar angkasa Amerika, adalah salah satu orang yang merencanakan bagaimana manusia akan hidup di planet asing di masa depan. Impian utamanya adalah membangun basis manusia permanen di Mars dan membangun negara di sana.

Baca Juga: Elon Musk Siapkan Kehidupan di Mars, Manusia Akan Mulai Kehidupan dari Kubah Kaca

Namun, "negara" ini akan menghadapi tantangan hukum yang sangat besar. Dalam perjanjian pengguna layanan satelit SpaceX "Starlink", kita memiliki pemahaman awal tentang masyarakat Mars di masa depan dalam naungan Musk.

Persyaratan layanan tersebut berbunyi: "Untuk layanan yang diberikan di Mars, layanan yang dikirimkan ke Mars dengan pesawat ruang angkasa antarbintang atau pesawat ruang angkasa kolonial lainnya, semua pihak harus mengakui bahwa Mars adalah planet bebas, dan tidak ada pemerintahan di Bumi yang memiliki kekuasaan untuk menyatakan atau mengklaim kedaulatan atas Mars. Oleh karena itu, bila ada sengketa di Mars akan diselesaikan dengan prinsip otonomi atas dasar itikad baik".

Giz China mengutarakan, Musk sebelumnya telah mempertimbangkan seperti apa pemerintahan masa depan itu. Selama konferensi SXSW 2018, Musk mengatakan kepada khalayak luas, “Kemungkinan besar, pemerintahan Mars akan dibentuk dalam bentuk demokrasi langsung. Orang-orang akan memberikan suara secara langsung pada suatu masalah daripada membuat keputusan melalui pemerintahan perwakilan. Saya pikir ini mungkin lebih baik karena demokrasi langsung memiliki peluang korupsi yang jauh lebih rendah daripada demokrasi perwakilan.”

Baca Juga: Keren! Ilmuwan Temukan Cara Ciptakan Oksigen di Mars!!

Tetapi para pengacara meragukan kemampuan SpaceX untuk mendirikan negara "Mars" yang independen. Faktanya, banyak orang percaya bahwa ketentuan SpaceX dalam perjanjian pengguna Starlink-nya tidak jauh berbeda dengan perjanjian luar angkasa selama bertahun-tahun.

"Semua perjanjian luar angkasa percaya bahwa setiap orang di Bumi memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk membuat ruang angkasa menjadi sesuatu yang dapat kita semua bagi,” kata Randy Sgar dari Hogan Lovells Law Firm. Misalnya, kesepakatan Artemis 2020 menetapkan ... "Tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan, menggunakan atau menempati, atau menempati ruang dengan cara lain".

Dikatakannya, Musk mungkin telah mengambil langkah kecil dalam membangun negara Mars. “Musk mungkin mencoba meletakan dasar untuk konstitusi Mars yang independen, seperti yang dia lakukan pada mobil listrik dan kendaraan peluncuran yang dapat digunakan kembali. Apakah ada preseden atau keberlakuan? Jawaban saya jelas tidak… ”

Frans Von Der Dunk, pakar hukum antariksa di Nebraska College of Law, membahas masalah ini dari perspektif yang lebih realistis. Dia menunjukkan bahwa kita mungkin masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai Mars, apalagi mempertimbangkan untuk mendirikan negara di sana.

“Kita harus menghormati ilmuwan sejati. Banyak dari mereka percaya bahwa dibutuhkan 10 tahun untuk mencapai Mars. Yang lain percaya bahwa itu mungkin memakan waktu 100 tahun atau lebih. Tapi menurut pendapat saya, antara dua tahun tertentu antara periode waktu yang paling mungkin. Namun, karena kesulitan dalam komunikasi antarbintang, Mars mungkin akan segera mencari pengaturan sendiri,” paparnya.