Perkuat Kebijakan Iklim Melalui Pemulihan Gambut dan Mangrove BRG Jadi BRGM

Perkuat Kebijakan Iklim Melalui Pemulihan Gambut dan Mangrove BRG Jadi BRGM Kredit Foto: Dok. BRGM

Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk pada Januari 2016 lalu mendapat mandat untuk mempercepat rehabilitasi ekosistem mangrove. Melalui peran baru ini, BRG mengalami perubahan nama menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). 

Kepala BRGM yang baru, Hartono, mengatakan bahwa meski tugas yang diembannya berat, dia optimis bisa melakukannya. Menurutnya BRG memiliki bekal pengalaman panjang mengawal restorasi gambut selama lima tahun. 

Baca Juga: Joko Widodo Tunjuk Sosok Ini sebagai Kepala BRGM

Hartono adalah Sekretaris BRG yang kini ditunjuk menjadi Kepala BRGM mengatakan, dalam menjalankan tugas yang diberikan untuk empat tahun ke depan, BRGM akan bekerja bersama lebih erat dengan Kementerian LHK, Kementerian PUPR, dan Kementerian/Lembaga serta stakeholders lainnya.

Baca Juga: BRG Gelar Pelatihan Sekolah Lapang Tanpa Bakar di Pesantren

“Sesungguhnya ada kaitan erat antara ekosistem gambut dan mangrove. Di beberapa pulau kecil bergambut di Riau misalnya, keberadaan mangrove penting untuk melindungi pulau dari abrasi. Kerusakan mangrove tentu jadi ancaman pula pada ekosistem gambut yang ada karena kedua ekosistem ini banyak juga yang saling terhubung,” demikian disampaikan Hartono usai acara serah terima jabatannya dengan Kepala BRG 2016-2020, INazir Foead, di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Restorasi gambut yang dikawal BRG sejak 2016 menunjukkan hasil nyata di tingkat tapak. Tak kurang dari 835 ribuan hektare lahan gambut di kawasan konservasi, lahan masyarakat serta areal hutan tidak berizin telah dilakukan pembenahan tata air dengan maksud agar lahan gambut basah lebih lama. Sementara itu, asistensi teknis juga diberikan untuk 186 perusahaan perkebunan dengan luas wilayah yang masuk target restorasi 538.439 hektare (96,89% dari target). 

Salah satu kekuatan restorasi gambut adalah penguatan kelembagaan desa dan integrasinya dengan pembangunan pedesaan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendampingan pada 640 Desa Peduli Gambut dengan luas lahan gambut di desa itu 4,6 juta hektare.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini