Portal Berita Ekonomi Minggu, 19 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:43 WIB. Ekspor - Gema Grahasara bidik peluang segmen ekspor. 
  • 21:42 WIB. Batubara - United Tractors targetkan kenaikan produksi batubara di tahun 2019.
  • 21:42 WIB. Debit - Saat lebaran, transaksi kartu debit diprediksi akan meningkat.
  • 21:41 WIB. Saham - Warren Buffet kuasai US$861 juta saham Amazon.
  • 21:40 WIB. Subsidi - Realisasi subsidi April 2019 turun 13,70% menjadi Rp37,95 triliun. 
  • 19:14 WIB. Kebakaran - Kebakaran Plaza Kalibata sudah dalam penanganan petugas. 
  • 19:13 WIB. Industri - Industri makanan dan minuman siap saji tetap ekpansif di tahun 2019. 
  • 19:12 WIB. Akuntansi - Radana Finance siap implementasikan standar akuntansi PSAK 71.
  • 19:12 WIB. Alumunium - Harga alumunium berpotensi menguat di tengah polemik perang dagang. 
  • 17:23 WIB. Infrastruktur - Menhub cek kesiapan penerapan one way dari Cikarang hingga Brebes. 
  • 17:21 WIB. Finansial - BCA naikkan pencadangan pembiayaan BCA Finance 1,7%.
  • 17:21 WIB. Batubara - PTBA jual batubara kalori tinggi 526.000 ton hingga April 2019.
  • 17:20 WIB. Pajak - Sri Mulyani: Gerakan boikot bayar banyak penolakan.
  • 17:18 WIB. Hijab - Produsen hijab Marbi rilis produk hijab anti tembem baru.

APLI Harapkan Regulasi Baru Perbaiki Citra MLM

APLI Harapkan Regulasi Baru Perbaiki Citra MLM - Warta Ekonomi

WE ONline, Jakarta - Anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) berharap regulasi yang baru diluncurkan pemerintah melalui UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan akan dapat memperbaiki citra negatif terhadap perusahaan "multi level marketing" (MLM).

"Regulasi ini penting agar masyarakat jangan sampai terjebak ke dalam praktek 'money game' dengan berkedok  perusahaan MLM," kata Ketua Umum APLI Djoko H. Koswara di Jakarta, Minggu (13/7/2014).

Djoko mengatakan, perbedaan paling nyata praktek "money game" yakni bonus diperoleh dari perekrutan, sedangkan dalam MLM atau penjualan dimanapun bonus diperoleh dari penjualan produk.

Sebelum bergabung dalam perusahaan MLM sebaiknya ditanyakan apakah ada produknya, kemudian aspek legal seperti SIUPL, izin edar BPOM dan Depkes, pastikan pembayaran bonus/ Komisi pada penjualan produk bukan uang pendaftaran, papar Djoko.

Djoko mengatakan, meskipun regulasi tersebut baru memenuhi 90 persen dari usulan APLI, namun setidaknya sudah mampu melindungi masyarakat terhadap praktek "money game" yakni penipuan  menggunakan sistem piramida.

Djoko yang juga didampingi Wakil Ketua APLI Koen Verheyen dan Arif Mustolih mengatakan, anggota APLI saat berjumlah 86 perusahaan MLM, atau separoh lebih dari 160 perusahaan yang mengantongi Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).

Koen mengatakan, masih banyak perusahaan yang belum tergabung menjadi anggota APLI karena tidak memenuhi syarat seperti SIUPL kedaluarsa atau tidak mau ikut kode etik asosiasi, kemudian dari mereka banyak yang memang tidak tahu atau tidak peduli karena merasa belum merasakan manfaat.

"Padahal untuk menjadi anggota APLI syaratnya mudah memiliki SIUPL, membayar iuran Rp3 juta per tahun, serta melakukan presentasi terhadap bisnis MLM yang akan dilakukan, syarat presentasi ini diatur dalam regulasi," jelas Djoko.

Djoko mengatakan, jumlah tenaga kerja yang terlibat di perusahaan-perusahaan MLM anggota APLI tahun 2012 tercatat 9,4 juta dengan omzet Rp9,2 triliun, sedangkan tahun 2013 10,2 juta dengan omzet Rp11,7 triliun.

Djoko mengatakan, perusahaan MLM yang beroperasi di Indonesia banyak bergerak dibidang makanan sehat, pemeliharaan kulit, perlengkapan rumah tangga, dan fashion, dari jumlah 160 yang mengantongi SIUPL sebanyak 53 merupakan perusahaan asing.

Djoko mengatakan, kehadiran perusahaan MLM ini akan mendorong jumlah wirausaha di Indonesia, saat ini prosentase wirausaha di Indonesia sangat kecil hanya 0,8 persen dibanding jumlah penduduk, bandingkan dengan Malaysia 6 persen, Taiwan 30 persen, Singapura 10 persen.

Djoko mengatakan, APLI juga mengatur prilaku dan kode etik terhadap tenaga penjual seperti mereka tidak dilarang menjual produk ke toko karena akan memutus mata rantai penjual lain, serta membahayakan bisnis MLM secara keseluruhan.

"Produk yang dijual di toko harganya akan berbeda-beda karena tergantung rantai distribusi dari produsen sampai ke toko, sedangkan MLM harga sama karena langsung melalui tenaga penjual," ujar Djoko.

Djoko berharap pemerintah dapat segera mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut undang-undang tentang perdagang terutama terkait dengan sanksi terhadap kejahatan berkedok MLM.

"Banyak korban dari masyarakat dengan penipuan menggunakan nama MLM seperti penjualan emas, paket Umroh, dan lain sebagainya yang seharusnya dapat dicegah apabila adan sanksi yang jelas," ujar Djoko.

Djoko mengatakan, sementara peraturan pendukung belum keluar berdasarkan regulasi tersebut kita menggunakan peraturan lain untuk mengenakan sanksi melalui beberapa jalur diantaranya melalui Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Bina Usaha, dan BKPM.

Namun biasanya perusahaan yang berpraktek money game maupun menggunakan sistem piramida tidak memiliki alamat yang jelas, seperti hanya mencantumkan alamat email dan nomor ponsel saja. Kita biasanya menunggu laporan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti.

 

Tag: Multi-level Marketing (MLM), penjualan

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Sucipto

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,877.91 3,838.59
British Pound GBP 1.00 18,596.48 18,410.88
China Yuan CNY 1.00 2,111.71 2,090.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,541.00 14,397.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,030.38 9,923.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,852.45 1,834.08
Dolar Singapura SGD 1.00 10,592.99 10,486.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,253.93 16,091.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,487.05 3,449.21
Yen Jepang JPY 100.00 13,229.92 13,095.32

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5826.868 -68.870 633
2 Agriculture 1361.882 7.481 21
3 Mining 1598.997 5.603 47
4 Basic Industry and Chemicals 690.248 -7.582 71
5 Miscellanous Industry 1172.940 -12.924 46
6 Consumer Goods 2346.553 -28.106 52
7 Cons., Property & Real Estate 429.151 -1.563 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1057.675 -16.951 74
9 Finance 1163.676 -20.827 90
10 Trade & Service 782.534 -2.899 156
No Code Prev Close Change %
1 IIKP 50 65 15 30.00
2 JAST 368 460 92 25.00
3 POSA 370 462 92 24.86
4 APEX 700 840 140 20.00
5 TMPO 156 184 28 17.95
6 SAPX 710 835 125 17.61
7 GOLD 476 555 79 16.60
8 ABMM 1,425 1,650 225 15.79
9 MBTO 121 137 16 13.22
10 AMFG 4,600 5,200 600 13.04
No Code Prev Close Change %
1 SKBM 380 300 -80 -21.05
2 YPAS 660 525 -135 -20.45
3 KKGI 218 185 -33 -15.14
4 GHON 1,400 1,200 -200 -14.29
5 SOCI 226 195 -31 -13.72
6 RDTX 7,000 6,175 -825 -11.79
7 LTLS 675 600 -75 -11.11
8 MYTX 73 65 -8 -10.96
9 TNCA 292 260 -32 -10.96
10 MASA 515 460 -55 -10.68
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,860 3,790 -70 -1.81
2 MNCN 890 920 30 3.37
3 BPTR 92 100 8 8.70
4 POSA 370 462 92 24.86
5 BBCA 26,400 25,900 -500 -1.89
6 TLKM 3,600 3,510 -90 -2.50
7 WAPO 89 83 -6 -6.74
8 BMRI 7,350 7,075 -275 -3.74
9 BBNI 8,175 8,100 -75 -0.92
10 UNTR 24,850 24,825 -25 -0.10