Gak Ngefek, Reshuffle Kabinet Dinilai Gak Ngefek Buat Kesejahteraan Buruh

Warta Ekonomi, Jakarta -

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai reshuffle Kabinet Indonesia Maju tidak berdampak positif atau memberi optimisme, karena tidak menjawab tiga tantangan utama yang dihadapi buruh.

Adapun kementerian yang mengalami penyegaran adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian KKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Agama.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, ketiga tantangan yang dimaksud adalah pandemi Covid-19, ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Baca Juga: Meski Kinerja Menteri Memble, Jokowi Diyakini Tak Akan Reshuffle Lagi

"Bagi kami reshuffle kabinet yang lalu tidak memberikan dampak positif apapun, tidak memberikan inspirasi apapun, dan tidak memberikan rasa optimisme," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Oleh sebab itu, ia tidak berharap banyak bahwa reshuffle akan membawa perubahan dan kesejahteraan bagi buruh dan perekonomian Indonesia. Apalagi dalam pergantian menteri kemarin, Presiden Jokowi tidak mereshuffle Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Menurutnya, program-program yang ditujukan untuk mensejahterakan buruh ternyata tidak berdampak signifikan. Secara keseluruhan, setahun kinerja menteri asal PKB itu dianggap jeblok.

Iqbal bilang, Ida Fauziyah tak kompeten dalam melaksanakan tugasnya, karena tidak bisa mensejahterakan dan melindungi buruh. Apalagi, di saat pandemi Covid-19 banyak buruh yang kehilangan pekerjaannya.

Baca Juga: Kurang Greget, Pemerintah Diminta Evaluasi Program JPS Kemnaker

Dia tak puas dengan kinerja Ida karena menilai Menaker tak paham dengan dunia ketenagakerjaan. Selain itu, ia juga menyebut selama kepemimpinan Ida tak ada arah yang jelas kepada buruh. Sehingga, setahun pertamanya menjabat Ida dicap jeblok oleh KSPI.

"Menaker yang menurut KSPI sangat jeblok, yang tidak memahami dunia tenaga kerja harusnya di-reshuffle tapi sayangnya tidak. Ini tanpa kepentingan apapun dari KSPI, hanya melihat kinerja Menaker," tegas Iqbal.