Soal Pembubaran FPI, Refly Harun: Bersikap Adil Itu Memang Tidak Mudah

Soal Pembubaran FPI, Refly Harun: Bersikap Adil Itu Memang Tidak Mudah Kredit Foto: Viva

Pakar hukum tata negara Refly Harun ikut menyoroti pembubaran dan larangan terhadap organisasi massa Front Pembela Islam (FPI). Keputusan ini merujuk Surat Keputusan Bersama atau SKB yang diteken enam pejabat menteri dan kepala lembaga.

Menurut Refly, memang sulit bagi pemerintah untuk bersikap adil terhadap kelompok yang memiliki aspirasi berbeda. 

"Bersikap adil itu memang tidak mudah, satu. Yang kedua, bersikap adil itu memang tidak mudah, yang ketiga bersikap adil itu memang tidak mudah. Apalagi, terhadap kelompok yang aspirasinya berbeda dengan kebetulan mereka yang sedang berkuasa," kata Refly di akun Youtubenya.

Baca Juga: Nasdem: Mau Diganti Nama Apapun Kalau FPI Tak Berizin, Tetap Ormas Liar

Dia bilang sikap FPI memang selalu berseberangan dengan pemerintah. Namun, ia heran mengapa harus ada SKB enam pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga untuk urusan larangan FPI.

"Jadi, kita harus pahami bahwa FPI ini kelompok yang selalu kerap beda pendapat dengan pemerintah. Kalau enam yang begini, kenapa yang tak mengeluarkan keputusan presiden saja sekalian?" jelas Refly.

Dia menghormati adanya SKB larangan FPI. Ia pun mengkritisi soal alasan SKB tersebut terkait status FPI yang sudah tak terdaftar sebagai ormas di Kementerian Dalam Negeri. Refly tak sependapat dengan diktum FPI tak terdaftar maka otomatis telah resmi bubar sebagai ormas.

"Menurut saya, diktum satu memutuskan ini bermasalah dari sisi hukum, karena apa? Organisasi kemasyarakatan itu eksisistensinya itu tidak tergantung terhadap pendaftaran. Tidak terdaftarnya sebuah organisasi kemasyarakatan tidak berarti organisasi itu bubar secara de jure," tutur Refly.

Menurutnya, berbeda jika suatu ormas itu membubarkan diri atau dibubarkan dan dilarang pemerintah.

"Jadi, kalau dikatakan tanggal 20 Juni 2019 belum mendapat perpanjangan izin surat SKT maka sesungguhnya itu tak menentukan eksistensi organisasi ini secara de jure," jelas Refly.

Dia menambahkan dalam eksistensi ormas itu tak bergantung terhadap pendaftaran. Sebab, jika bergantung terhadap pendaftaran maka akan terjadi hal luar biasa yang nanti pemerintah bisa menentukan mana ormas yang bisa bertahan dan mana yang tidak.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Viva Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Viva. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Viva.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini