Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Di Tangan Erdogan, Perusahaan Media Sosial Tak Akan Berkuasa di Turki

Di Tangan Erdogan, Perusahaan Media Sosial Tak Akan Berkuasa di Turki Kredit Foto: Reuters/Bernadett Szabo
Warta Ekonomi, Ankara -

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik perusahaan media sosial yang dinilai tidak mematuhi kewajiban hukum tetapi mendirikan kantor dan menghasilkan uang di Turki. Dia mengatakan, bahwa Turki tidak akan menyerah di bawah tekanan perusahaan media sosial.

Erdogan menekankan bahwa perusahaan media sosial harus patuh, menyusul denda yang dijatuhkan oleh Pemerintah Turki.

Baca Juga: Usai Erdogan, Para Nakes Turki Siap Terima Suntikan Vaksin Sinovac

"Anda akan membayar di sini sebagaimana Anda membayar di Barat," ujar Erdogan dikutip laman Hurriyet Daily, Jumat (15/1/2021).

"Kami tidak akan tunduk pada tekanan perusahaan media sosial yang menganggap dirinya di atas hukum dalam memperhatikan hak dan hukum masyarakat kami," tegasnya.

Erdogan menyalahkan perusahaan media sosial karena tidak mematuhi putusan pengadilan di Turki terhadap akun yang terbukti mendukung terorisme.

"Kami tidak dapat mengizinkan terorisme, dan itu adalah propaganda untuk mendapatkan tempat di dunia virtual sama seperti kami tidak mengizinkan terorisme di dalam perbatasan kami," ujarnya.

Erdogan menekankan bahwa perkembangan terbaru di seluruh dunia menunjukkan pentingnya perjuangan hukum Turki melawan kediktatoran digital dan penindasan dunia maya.

Menurut presiden, digitalisasi di seluruh dunia telah membawa beberapa perubahan radikal dan teknologi berada di pusat kehidupan manusia. Sehingga memungkinkan orang memperoleh informasi secara real-time. Meskipun digitalisasi juga memicu beberapa tantangan dan risiko.

Dia menjelaskan, beberapa tantangan yang muncul dari instrumen media baru ini adalah cyberbullying, cyberterrorism dan berita palsu, hingga disinformasi yang memuncak baru-baru ini di media sosial.

"Kita pasti tidak bisa mentolerir peristiwa kekerasan yang menargetkan demokrasi dan institusi demokrasi. Namun, kami juga tidak dapat menerima penutupan saluran komunikasi orang-orang tanpa dasar hukum apa pun," ujarnya.

Dia mencatat bahwa pemilu Amerika Serikat (AS) semisal baru-baru ini menunjukkan sejauh mana fasisme digital dapat berjalan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: