Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ngomel-ngomel Tak Divaksin Duluan, Telak! DPR Kena Skakmat Rakyat!

Ngomel-ngomel Tak Divaksin Duluan, Telak! DPR Kena Skakmat Rakyat! Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi -

Proses vaksinasi perdana di Istana, Rabu (13/1) kemarin, diungkit kalangan Senayan. Wakil rakyat ngomel-ngomel, tidak ada perwakilan DPR yang disuntik vaksin duluan. DPR di-bully karena protesnya ini.

Program vaksinasi nasional dimulai Rabu pagi. Saat itu, Presiden Jokowi menjadi pasien pertama yang disuntik vaksin Corona buatan Sinovac. Selanjutnya, vaksinasi diikuti Panglima TNI, Kapolri, menteri, perwakilan profesi seperti artis, dokter, perawat dan guru.

Kalangan pemuka agama juga ikut disuntik vaksin di Istana Negara, bareng Jokowi. Mulai dari tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Sementara, perwakilan dari DPR, memang tidak ada yang ikut divaksin perdana.

Baca Juga: Sowan Sejumlah Mantan Kapolri, Komjen Listyo Dapat Wejangan: Polri Harus...

Hal ini yang kemudian diprotes dua pimpinan Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan. Yakni, Emanuel Melkiades Laka Lena dari Fraksi Partai Golkar dan Nihayatul Wafiroh dari Fraksi PKB.

Melki mengatakan, semestinya pihak yang bersentuhan langsung dengan banyak orang, termasuk anggota DPR, masuk dalam penyuntikan vaksin Covid-19 perdana. Dengan begitu, penanganan Covid bisa lebih komprehensif.

Menurutnya, kritikan itu sudah disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. “Kenapa yang lain diundang, tapi DPR tidak. Padahal DPR representasi suara rakyat,” kata Melki, kemarin.

Melki menduga hal itu terjadi karena persiapan vaksinasi yang tidak dikomunikasikan dengan baik dengan Pimpinan DPR ataupun Komisi Kesehatan DPR. Padahal, banyak anggota DPR juga terpapar Covid-19 dan meninggal.

“Tapi, tentu ini menjadi seruan ke depan dalam berbagai hal untuk penanganan Covid-19, termasuk urusan vaksinasi ini, melibatkan DPR di pusat, DPRD provinsi daerah kabupaten kota, penting dilakukan,” kata dia.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: