Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bekas Petinggi MUI, Tengku Zul Bikin Geger Lagi, Eh Sekarang Nantangin KPK Tangkap...

Bekas Petinggi MUI, Tengku Zul Bikin Geger Lagi, Eh Sekarang Nantangin KPK Tangkap... Kredit Foto: IG @tengkuzulkarnain.id
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain, ikut berbicara soal #MadamBansos yang sempat meramaikan jagat Twitter. Ia menyinggung anak lurah hingga madam dalam pusaran korupsi bantuan sosial (bansos).

"Kasus bansos kemarin kalau anak lurah semua orang sudah tahu siapa. Tapi kalau madam? Siapa hayo?" cuitnya dalam akun Twitter @ustadtengkuzul sebagaimana dilihat di Jakarta, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga: Tengku Zulkarnain ke Jokowi: Terima Kasih, Pak Presiden...

Namun sayangnya, ia tidak merinci siapa Anak Pak Lurah dan Madam yang disebutnya. Ia hanya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut kasus yang melibatkan kedua orang tersebut.

"Berani enggak KPK bongkar dan tangkap Anak Lurah dan Madam jika memang terlibat? Berani? Hehh," ujarnya.

Baca Juga: Temui Menkop UKM, Sandiaga Uno Ingin Bidang Pariwisata Buka Lapangan Kerja

Terkait viralnya percakapan soal Madam Bansos, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyampaikan kasus korupsi bansos sudah merupakan ranah hukum. Dengan demikian, ia meminta publik untuk bersabar dan membiarkan para penegak hukum menuntaskan kasus tersebut.

"Sudah masuk ranah hukum. Jadi, kita bersabar dan jangan dibumbui macam-macam. Yang beredar banyak yang diwarnai konstruksi politik yang provokatif," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, penelusuran Majalah Tempo atas kasus korupsi dana bansos yang menjerat eks Mensos Juliari Batubara memunculkan sosok Anak Pak Lurah dan Madam yang diduga ikut menerima jatah istimewa.

Sebelumnya, KPK mengatakan tersangka suap bansos Covid-19, Juliari Peter Batubara, masih bungkam terkait kasus tersebut. Hal itu menyebabkan KPK jarang memeriksa mantan mensos tersebut.

"Sekarang, kalau ada seorang yang mempunyai informasi dia tidak mampu membuka sama sekali, kan kita cari. Biarin saja mereka enggak mau ngaku, tapi kita cari pendukung yang ke arah sana, gitu loh," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto.

Baca Juga: Bekas Petinggi MUI, Tengku Zul Bikin Geger Lagi, Eh Sekarang Nantangin KPK Tangkap..

Dia mengatakan, akan menjadi pekerjaan yang sia-sia jika pemeriksaan terhadap JPB dilakukan hingga memakan waktu panjang, tapi tidak memiliki hasil. Karena itu, KPK lebih baik memeriksa saksi-saksi lain guna mendapati konstruksi perkara tersangka.

"Kalau menteri kan perannya sudah di atas sekali, kebijakan. Dia hanya memerintah atau apa, tidak mungkin secara spesifik di lapangan dia ikut ini ikut ini. Itu kan tergantung saksi-saksi, itu bicara apa," katanya.

Perkara pengadaan bansos Covid-19 tidak hanya menjerat JPB. Perkara itu juga menersangkakan pejabat pembuat komitmen (PPK) kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), pemilik PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja (AIM), Direktur PT Duta Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT), serta satu pihak swasta lainnya, Sanjaya (SJY).

JPB disebut-sebut menerima suap Rp17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Suap tersebut diterima politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu melalui dua tahap.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee Rp8,2 miliar. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar Rp8,8 miliar.

JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: