Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tensi Politik Mendidih, RI Minta Pihak-pihak di Myanmar Tahan Diri

Tensi Politik Mendidih, RI Minta Pihak-pihak di Myanmar Tahan Diri Kredit Foto: Reuters/Osservatore Romano
Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia mengaku prihatin dengan perkembangan situasi politik di Myanmar. Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar dan beberapa pejabat tinggi termasuk Presiden Win Myint, ditangkap dan dibawa pasukan militer dini hari tadi.

"Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan pada Senin (1/2/2021).

Baca Juga: Kudeta Militer Diprediksi Berakhir Mengerikan, Tensi Politik Myanmar Mendidih

Kementerian Luar Negeri menuturkan, Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Baca juga: Nasib Suu Kyi: Bintang Demokrasi, Tutup Mata Genosida Rohingya, Dikudeta Militer

"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," imbuhnya.

Sementara itu, militer Myanmar sendiri telah mengkonfirmasi melakukan kudeta. Militer telah menunjuk seorang jenderal sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden dan mengumumkan keadaan darurat hingga 1 tahun. Baca juga: Terkonfirmasi Kudeta, Militer Myanmar Umumkan Keadaan Darurat 1 Tahun

Belum jelas siapa sosok jenderal yang ditunjuk sebagai Plt Presiden. Dalam pengumumannya militer mengatakan deklarasi keadaan darurat diperlukan untuk menjaga "stabilitas" negara. Militer juga menuduh komisi pemilihan umum negara gagal menangani "kecurangan besar" dalam pemilu November 2020 lalu.

Partainya Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa, menang telak dalam pemilu November tahun lalu. Namun, kubu militer tidak mengakuinya dan menuduh pemilu dicurangi.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: