Percepat Pemulihan, KSSK Keluarkan Paket Kebijakan Bersama

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai pemulihan ekonomi Indonesia berangsur membaik di tahun ini. Kendati demikian, prospek kecepatan pemulihan ini akan banyak dipengaruhi vaksinasi dan disiplin masyarakat  dalam penerapan protokol Covid-19, yang menjadi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional.

"Selain itu, lima langkah kebijakan juga mendukung prospek tersebut yakni (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah, (ii) percepatan realisasi fiskal, (iii) peningkatan kredit perbankan dari sisi permintaan dan  penawaran, (iv) keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM," ujar Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (1/2/2021).

Lebih lanjut, dia bilang, prospek perekonomian ini juga memerlukan penajaman kebijakan baik untuk mengakselerasi pemulihan maupun yang bersifat struktural, untuk menciptakan sumber baru pertumbuhan, meningkatkan nilai tambah produksi dan integrasi antarsektor dan antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Baca Juga: KSSK Klaim Stabilitas Sistem Keuangan Masih Normal

"KSSK berupaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi dengan memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan. Upaya ini diwujudkan dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi," jelas Sri Mulyani.

Menurutnya, paket kebijakan bersama ini dapat membantu sektor-sektor yang paling terdampak agar tetap dapat bertahan dan memberikan insentif bagi sektor-sektor yang berdaya tahan (resilience) agar dapat mulai melakukan ekspansi usahanya sejalan dengan harapan membaiknya situasi pandemi sebagai hasil vaksinasi Covid-19 ke depan. 

Sri Mulyani menuturkan, KSSK melakukan diskusi intensif dengan pelaku usaha untuk melakukan identifikasi sehingga bisa menjadi masukan bagi KSSK dalam menyusun Paket Kebijakan ini.

"Untuk penyusunan kebijakan, KSSK melakukan pemetaan serta identifikasi isu dan persoalan riil yang dihadapi oleh sektor usaha. Langkah ini dilakukan melalui serangkaian focus group discussion (FGD) dengan 25 asosiasi yang mewakili 20 sektor usaha yang selanjutnya menjadi rujukan dan pertimbangan utama dalam merumuskan Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi," tukasnya.

KSSK sendiri beranggotakan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).