Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bahas Penguatan Literasi, Komisi X DPR Dorong Perpusnas Sinergi dengan Kementerian

Bahas Penguatan Literasi, Komisi X DPR Dorong Perpusnas Sinergi dengan Kementerian Kredit Foto: Perpusnas
Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk bersinergi dengan kementerian lain guna meningkatkan literasi Indonesia.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dengan jajaran Perpusnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Baca Juga: Komisi X DPR RI Dukung Kinerja Perpusnas

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memberikan sejumlah catatan untuk Perpusnas dan kementerian/lembaga (K/L) lainnya terkait program literasi yang sudah dimiliki masing-masing instansi, sehingga program dan anggarannya tepat sasaran.

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan peningkatan literasi harus dapat diukur. Karenanya, Perpusnas bersama dengan kementerian lainnya didorong agar membuat indikator capaian literasi yang terintegrasi.

Selain itu, Perpusnas dan K/L lainnya diminta menyusun peta kebutuhan bahan pustaka dan skema akselerasi pengadaan serta pendistribusian bahan pustaka ke perpustakaan di daerah.

“Kementerian/lembaga yang belum melakukan kerja sama dengan Perpusnas RI untuk segera melakukan kerja sama dalam bentuk MoU untuk peningkatan literasi di daerah,” tuturnya dalam RDP yang digelar secara virtual pada Selasa (2/2/2021).

Perpusnas juga didorong meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. “Dalam upaya meningkatkan literasi dan memberdayakan komunitas-komunitas literasi di daerah,” jelasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, program literasi di Indonesia sudah baik, namun dinilai belum bisa mencapai yang dibutuhkan. Menurutnya, kegemaran membaca bisa dipicu melalui keteladanan. Dia mengusulkan agar pegawai negeri sipil didorong menjadi teladan dengan membaca minimal tiga buku setiap tahun, di luar buku bacaan wajib sesuai tugasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Alfi Dinilhaq

Bagikan Artikel: