Lumbung Pangan Terancam Gagal, Prabowo Dicari-cari

Warta Ekonomi, Jakarta -

Proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dibangga-banggakan Presiden Jokowi, tidak berjalan mulus. Proyek yang dikoordinasi oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dikabarkan gagal panen.

Proyek lumbung pangan di Kalteng sudah dicanangkan Jokowi, sejak Juli tahun lalu. Saat itu, Jokowi bersama Prabowo dan Syahrul Yasin Limpo mengunjungi langsung lokasi yang bakal dijadikan tempat menanam padi dan singkong. Lahan yang dipakai untuk lumbung pangan ini mencapai 60 ribu hektar. Sebagian ditanami singkong, sebagian lagi ditanam padi.

Setelah 6 bulan proses cocok tanam berlangsung, harusnya bulan ini waktunya melakukan panen. Meskipun berhasil panen, namun hasil yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan. Gabah kering yang dihasilkan tiap hektar sawah yang ditanam, hanya mampu menghasilkan 2 ton saja. Padahal targetnya, tiap hektar menghasilkan 4-5 ton gabah kering.

Baca Juga: Isu Kudeta Senjata Makan Tuan, AHY Terancam Benar-benar Terjungkal

Kegagalan ini diakui oleh sejumlah petani di Pulau Pisau, Kalteng. Penyebab kegagalan, yakni proses penanaman yang dilakukan lebih cepat dari jadwal. Selain itu, bibit padi yang disediakan pemerintah dianggap tidak cocok untuk kultur tanah di daerah tersebut.

Tidak tercapainya target panen ini, juga dibenarkan oleh sejumlah politisi di Senayan. Anggota Komisi IV DPR, Endro Hermono mengakui, mendapatkan informasi hasil produksi di lahan food estate di Kalteng alami penyusutan.

“Kami dapat informasi, bahwa produksi food estate Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan yang diharapkan, malah terjadi penurunan produktivitas dibandingkan dengan sebelum program food estate,” ungkap legislator Gerindra ini.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV DPR, Julie Sutrisno Laiskodat. Kata dia, sejumlah petani di salah satu kawasan food estate mengeluhkan produksinya yang justru turun. Info yang dia terima, hal itu karena perubahan pola tanam mengikuti anjuran pemerintah.

“Sebelumnya 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun. Sehingga tidak sesuai dengan kebiasaan petani setempat, dan mengakibatkan panen mereka tidak maksimal,” ungkap politikus Nasdem itu.