Butuh Investasi Mendesak, Mandiri Kembali Helat Mandiri Investment Forum

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan investasi swasta, baik dalam ataupun luar negeri, untuk membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini menjadi mendesak mengingat pemerintah juga harus memfokuskan sumber daya yang ada untuk penanganan pandemi covid-19, terutama pengadaan vaksin dan proses vaksinasi itu sendiri.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, pihaknya menyadari sepenuhnya kondisi ini serta berkomitmen kuat untuk mendukung pemerintah dan dunia usaha di Indonesia agar dapat menjadi destinasi investasi para pemilik modal dan korporasi pengelola aset.

“Melalui Mandiri Investment Forum (MIF), Bank Mandiri Group berharap calon investor akan mendapatkan update informasi mengenai peluang investasi di Indonesia serta reformasi kebijakan yang telah diperkenalkan pemerintah untuk menggaet para investor. Melalui Forum ini, Bank Mandiri Group juga berkomitmen memberi kontribusi dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional dari tekanan perlambatan ekonomi abkibat pandemi covid-19," kata Darmawan saat membuka sesi Macro Day perhelatan Mandiri Investment Forum (MIF) 2021 secara virtual, di Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Forum bertajuk Reform after The Storm ini merupakan hasil kolaborasi Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas yang disokong oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dimana tahun ini merupakan edisi ke-10 penyelenggaraan MIF.

Berbicara kepada 14 ribu investor, termasuk sekitar 700 investor asing atau perusahaan asing, perwakilan kedutaan besar, dan nasabah Kantor Luar Negeri Bank Mandiri yang mengelola aset hingga lebih dari USD4 triliun, Darmawan mengatakan, MIF merupakan kesempatan yang tepat untuk mempromosikan Indonesia karena investor dapat berkomunikasi langsung dengan para pengambil keputusan, baik di pemerintahan maupun di korporasi kategori layak investasi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan BI secara terus menerus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

BI melihat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah sudah sangat bagus mulai dari upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi dan mitigasi pandemic Covid-19 hingga berbagai stimulus fiskal yang dibuat oleh Pemerintah.

"Kebijakan BI sendiri diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi, mulai dari penerapan suku bunga rendah, stabilitas nilai tukar rupiah, percepatan pasar yang lebih efektif, pengembangan UMKM serta ekonomi syariah," tutur Perry.

Kebijakan BI sendiri, lanjut dia, diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi, mulai dari penerapan suku bunga rendah, stabilitas nilai tukar rupiah, percepatan pasar yang lebih efektif, pengembangan UMKM serta ekonomi syariah.

Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, selain Pemerintah fokus terhadap pelaksanaan vaksinasi juga menyiapkan strategi penguatan surveilans.

"Sejumlah hal yang dilakukan untuk penguatan tersebut antara lain adalah melakukan tes terhadap seluruh suspek dan kontak erat menggunakan PCR serta penggunaan rapid antigen sesuai rekomenasi WHO. Selain itu, meningkatkan akses tes PCR di 514 kota/kabupaten, meningkatkan jumlah tracer hingga 80.500 orang dan memanfaatkan teknologi digital untuk tracing," ungkapnya.