Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Demokrat Minta Surat AHY Sempat Gak Sempat Mohon Dibalas, Pratikno Senyum Dingin

Demokrat Minta Surat AHY Sempat Gak Sempat Mohon Dibalas, Pratikno Senyum Dingin Kredit Foto: Antara/Antara
Warta Ekonomi -

Partai Demokrat amat berharap surat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dibalas Presiden Jokowi. Ibarat pantun surat-suratan anak era 90-an, empat kali empat sama dengan enam belas, sempat nggak sempat harus dibalas. Sayangnya, pihak Istana cuek aja. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno hanya senyum saat ditanya ini.

Surat AHY itu dikirim sejak Senin (1/2). Isinya, meminta klarifikasi ke Presiden Jokowi terkait dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran Istana yang ingin mengkudeta dirinya dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat.

Awalnya, pihak Istana diam saja dengan kedatangan surat ini. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko memang sudah dua kali bicara. Namun, dia hanya menyampaikan bantahan atas tudingan dari pihak Demokrat bahwa dirinya akan mengkudeta AHY. Dia tidak pernah bicara masalah surat AHY ke Jokowi.

Baca Juga: Buntut Gaduh Kudeta Demokrat, AHY Dipolisikan! Reaksi Polisi...

Setelah tiga hari diam, kemarin, pihak Istana bicara soal surat ini. Yang bicara, Pratikno langsung. Namun, bicaranya pendek. Tidak sampai satu menit. Pratikno mengakui, surat AHY sudah sampai Istana.

"Iya, bener. Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden," kata Pratikno, yang tampak tersenyum usai melepaskan masker putihnya, seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden kemarin, 

Pratikno menerangkan, surat itu diantar langsung Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. "Kami sudah menerima surat itu," ungkapnya.

Apakah akan dibalas oleh Jokowi? Pratikno menggeleng. "Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," ucap mantan Rektor Universitas Gadjah Mada tersebut.

Ia beralasan, isi dari surat itu adalah perihal dinamika internal partai. Masalah rumah tangga internal Partai Demokrat. Jadi, Istana tidak boleh ikut campur. "Semuanya kan sudah diatur dalam AD/ART (Partai Demokrat). Jadi, itu aja," tutupnya.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: