Teroris Ngaku Jadi Anak Buah Rizieq, Mas Munarman, Dengerin Nih Pernyataan Mabes Polri

Warta Ekonomi, Jakarta -

Nama mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman disebut-sebut hadir saat ratusan anggota dan laskar FPI berbaiat kepada ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tahun 2015 silam.

Salah satu terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang juga simpatisan FPI, Ahmad Aulia (30), mengaku dirinya dibaiat di markas FPI di Jalan Sungai Limboto, Makassar, Sulawesi Selatan, yang dihadiri oleh beberapa petinggi FPI, salah satunya Munarman.

Baca Juga: Fakta-Fakta 19 Anggota FPI Ditangkap Terduga Teroris: 3 di Antaranya Perempuan

Terkait itu, Mabes Polri langsung menyatakan bahwa Densus 88 tengah mendalami pengakuan anggota FPI yang ditangkap dalam kasus terorisme.

Hal tersebut disampaikan langsung Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (5/2/2021).

"Itu terjadi pada tahun 2015, tentunya Densus masih mendalami ini," katanya.

Lanjutnya, ia memastikan juga pihaknya akan melakukan proses hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku jika memang terbukti.

"Apabila memang yang bersangkutan ada keterlibatan tentunya densus akan memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Baca Juga: Astaga... Temuan PPATK Bikin Dada Nyesek! Rekening FPI Terendus Melawan Hukum

Dikutip dari PojokSatu.id di Jakarta, Sabtu (6/2/2021), Munarman enggan memberikan banyak komentar terkait namanya yang disebut-sebut oleh salah satu tersangka teroris yang ditangkap di Makassar.

"Sudah hapal modus-modus lama itu soal isu terorisme," kata Munarman.

Ia juga mengaku dirinya tidak mengenal dengan tersangka yang mengklaim pernah berbait di markas FPI Makassar itu. Bahkan, Munarman mengaku 19 teroris yang mengaku merupakan anggota FPI itu disebut Munarman tak terdaftar sebagai anggota FPI.

"Gak kenal kita," singkat anak buah eks pentolan FPI Habib Rizieq Shihab ini.

FPI sendiri merupakan organisasi masyarakat (ormas) yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah Indonesia.