Meski Efektif, Kepuasan Masyarakat Terhadap KPK Merosot

Warta Ekonomi, Jakarta -

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei pandangan pelaku usaha dan pemuka opini terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasilnya, kedua kalangan itu menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dinilai sebagai lembaga yang paling efektif dalam menghadapi korupsi.

"Yang dinilai masih efektif adalah KPK nomor satu, itu 69 persen sekian menyatakan. Jadi sekitar 70 persen lah upaya KPK masih dinilai efektif," ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam konferensi pers virtual, Minggu (7/2/2021).

Di bawah KPK, ada Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden Jokowi, BPKP, serta Mahkamah Agung (MA). Sementara empat lembaga memperoleh nilai negatif dari pemuka opini, Kejaksaan Agung (Kejagung), polisi, pemerintah daerah, dan DPR.

Baca Juga: KPK Kembangkan Kasus Korupsi Bansos

"Ini dianggap negatif upaya efektivitas mereka dalam pemberantasan korupsi," imbuhnya. 

Meski KPK masih menjadi yang tertinggi dalam hal efektifitas, tapi tingkat kepuasan terhadap komisi antirasuah itu relatif rendah. LSI mencatat, 51,1 persen kalangan pemuka opini tidak puas dengan kinerja KPK. Hanya 48 persen yang merasa puas.

Pemuka opini yang menjadi responden survei ini sebanyak 1.008 orang dari 36 kota di Indonesia. Responden dikenal sebagai intelektual, tokoh yang memiliki wawasan politik, hukum, atau ekonomi luas, mengikuti perkembangan politik nasional secara intensif, menjadi narasumber media massa, atau aktif terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan, atau organisasi.

Latar belakang mereka adalah akademisi, LSM/ormas, dan media massa. Djayadi menyebut ketidakpuasan kinerja KPK dari pemuka opini paling banyak datang dari kalangan ormas dan media massa. 

Meskipun demikian, 66 persen pemuka opini masih menilai positif kinerja KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hingga pemantauan penyelenggaraan pemerintahan negara.

"Yang paling rendah dinilai adalah kinerja KPK dalam tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi," ungkap Djayadi.

Sementara dari kalangan masyarakat umum, 55 persen puas dengan kinerja KPK. "Tetap rendah jika dibandingkan sebelumnya yang umumnya kita mendapati kepuasan terhadap KPK itu tinggi," tuturnya.

LSI menggali opini dari para pelaku usaha pada 17 Desember 2020-7 Januari 2021 dan kalangan pemuka opini pada 20 Desember 2020-25 Januari 2021.