Heboh Kabar Mahasiswa Bakal Demo Gede-gedean Lengserkan Jokowi-Ma'ruf, Eh Ternyata...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Remy Hastian, membantah pihaknya akan menggelar demo besar-besaran untuk melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut dia, undangan yang tersebar dalam grup WhatsApp (WA) atas nama BEM SI tersebut tidak benar.

"Sangat jelas ini undangan bukan dari Aliansi BEM SI, ini hoax," ucapnya dilansir dari portal Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Baca Juga: Survei Kepuasan Publik pada Jokowi: Turun ke Angka...

Remy juga menegaskan pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan undangan palsu tersebut. Apalagi, dalam undangan hoax tersebut tertulis atas nama BEM Indonesia dan bukan Aliansi BEM Seluruh Indonesia.

Dengan demikian, ia menegaskan pihaknya tidak bertanggung jawab terhadap kabar hoax undangan memakzulkan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Jadi, tidak benar adanya BEM SI akan melakukan dan menginisiasi aksi Pemakzulan Pemerintah RI," terangnya.

Ia mengatakan pihaknya sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi. Ia menegaskan pihaknya tidak membenarkan tindakan inkonstitusional berupa pemakzulan secara paksa (kudeta) terhadap presiden.

Diberitakan sebelumnya, beredar kabar undangan memakzulkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam undangan itu tertulis pihak yang ingin memakzulkan Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah Badan Eksekutif Indonesia Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Dalam pesan hoax tersebut disampaikan demo akan digelar pada hari Jumat 12 Februari 2021 pukul 13.00 WIB dengan titik kumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat (Jakpus).

"Mengingat tindakan rezim Jokowi sangat jauh dari harapan rakyat, tidak amanah, penyalahgunaan jabatan," demikian tertulis dalam undangan itu.

Baca Juga: Jokowi Cuekkin Surat AHY, PDIP: Tepat! Gagallah...

"Bahkan tidak berkeadilan hukum dalam banyak kasus yang terjadi maka diminta untuk semua rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan kepemimpinan adil," lanjut tulisan itu.