Eh Buset! Lagi-Lagi Anak Buah AHY Senggol Partai Bu Megawati, Terus Teriak: Demokrat Tidak...

Diketahui sebelumnya, Anak buah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Djarot Saifulah Hidayat, menilai jika Pilkada digelar pada 2024 maka pemerintah bisa fokus mengatasi pandemi Covid-19. Hal itu menanggapi Politikus Partai Demokrat yang mengaitkan pembatalan RUU Pemilu dengan kemungkinan Jokowi siapkan Gibran Rakabuming maju Pilgub DKI Jakarta.

"Justru pendapatnya terbalik. Kita tetap konsisten untuk melaksanakan Pilkada Serentak sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 agar semua energi bangsa ini benar-benar dicurahkan untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi rakyat," kata Djarot kepada wartawan, Kamis (11/2).

"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022. Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal," ujarnya.

Bukan kali ini saja PDIP disenggol oleh Demokrat. Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, kembali menyebut adanya pihak-pihak eksternal yang ingin mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ia menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang dituding menjadi dalang upaya penggulingan AHY.  

Bahkan, ia mengungkapkan fakta bahwa Moeldoko bukan hanya sekedar mendukung kudeta, melainkan aktif akan mengambil alih kepemimpinan Demokrat yang sah.

“Jadi sangat jelas bahwa GPK Demokrat bukan hanya gerakan internal partai, atau hanya permasalahan internal partai semata,” ujarnya, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/2/2021) kemarin.

Terkait itu pun, ia kemudian menyinggung peristiwa yang pernah dialami Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1996 silam.  

Saat itu, PDI menghadapi masalah yang sama. Yakni kudeta oleh pihak eksternal. Bahkan, kudeta PDI itu terjadi pada 22 Juni 1996 dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Medan.

“Yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI,” tuturnya.

Kemudian, ia menyebut KLB PDI saat itu bukan saja merupakan permasalahan internal PDI atau sekedar konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, melainkan adanya campur tangan pihak eksternal.