SBY Dituding Dalang Isu Kudeta AHY, Demokrat Geram Bukan Kepalang

SBY Dituding Dalang Isu Kudeta AHY, Demokrat Geram Bukan Kepalang Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyebut nama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai sutradara pembongkaran upaya kudeta Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tujuannya tidak lain agar isu upaya kudeta oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terhenti dan Demokrat bisa menuai elektabilitas.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menepis semua tudingan tersebut. Dia menduga bahwa Qodari masih menggunakan data lama.

"Bang Qodari ini analisisnya out of date ketinggalan zaman, mungkin masih pakai data jadul. Masih bawa-bawa Pak SBY saja, mungkin dipikirnya Bang Qodari, Ketumnya Partai Demokrat, masih Pak SBY. Sekarang ini sudah era Ketua Umumnya AHY," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Baca Juga: Panas, Mantan Petinggi Demokrat Gebuk AHY VS Elite Demokrat Bela AHY Mati-matian

Herzaky menegaskan, terbongkarnya rencana pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan pejabat lingkaran Presiden bersama mantan kader yang sudah dipecat karena kasus korupsi, serta segelintir kader ini dipimpin langsung oleh Ketum AHY. Yang memimpin perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengungkapan dan penumpasan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD), adalah Ketum AHY.

"Ada beberapa kali rapat dengan pengurus teras Partai Demokrat yang dilakukan Ketua Umum AHY secara intens menjelang konferensi pers," terangnya.

Menurut dia, Demokrat mengungkap isu kudeta ini lewat konferensi pers karena kejadian ini sangatlah perlu dijadikan pembelajaran bersama bagi seluruh elemen bangsa, terutama parpol. Jika GPK PD yang dilakukan pejabat negara di lingkaran Presiden dibiarkan dan dibenarkan, tentu sangat mencederai rasa keadilan di negeri ini.

Kalau gerakan ini dibiarkan dan dibenarkan, maka bisa menjadi contoh dan bisa saja mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar, menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik, the rule of law dan rules of the game.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini