Prihatin! PKS dan Gerindra Kasih Bocoran Cara Selamatkan Keuangan Garuda, Yaitu....

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung PT Garuda Indonesia (Persero) menuntaskan kontrak sewa pesawat asal Kanada, Bombardier CRJ 1000  demi mencegah kerugian negara.

“Saya sangat setuju jika pesawat tersebut dikembalikan kepada pihak lessor. Agar tidak terus membebani keuangan Garuda,” ujar politisi PKS, Amin AK kemarin.  Baca Juga: Alhamdulillah... Jepang Diguncang Gempa, KBRI: Tak Ada Laporan WNI Jadi Korban

Pernyataan ini merupakan reaksi atas langkah Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra, yang mengembalikan 12 pesawat Bombardier dan mengakhiri kontrak dengan perusahaan lessor Nordic Aviation Capital (NAC). Tercatat, sejak kerja sama ini dilakukan tujuh tahun lalu. Pertahunnya, perusahaan merugi hingga 30 juta dolar AS, atau setara Rp420 miliar, dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS. Baca Juga: NAC Tuntut Ganti Rugi, Bos Garuda Minta Nego Tipis

Anggota Komisi VI DPR ini mengaku prihatin, melihat pengelolaan Badan Urusan Milik Negara (BUMN) yang mengakibatkan kasus-kasus yang merugikan bangsa. Menurutnya, sebagian besar kasus yang terjadi, bukan disebabkan ketidakmampuan manajemen BUMN dalam mengelola perusahaan. Tapi karena adanya tekanan moral hazard. 

“Mereka lebih memikirkan keuntungan pribadi atau kelompok,” sebutnya.

Dikatakan, Garuda Indonesia mungkin saja tidak mudah melakukan pengembalian atau memutus kontrak di tengah jalan. Namun, manajemen atau pemerintah harus melakukan usaha semaksimal mungkin, agar Garuda tidak mengalami kerugian yang semakin besar.

“Saya mendukung agar manajemen yang melakukan kontrak pesawat tersebut dimintakan pertanggungjawaban. Kalau terbukti ada moral hazard, harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade. Dia menilai, ini harus diselesaikan. Jika tidak, perusahaan pelat merah ini akan terus merugi. “Lebih cepat lebih baik. Karena kalau diteruskan hingga 2027, semakin rugi. Ini langkah tepat Menteri BUMN,” ujarnya.

Politisi asal Sumatera Barat ini juga mendukung langkah Irfan Setiaputra yang berani memutus kontrak hingga 2027. “Ini adalah bagian menyelamatkan kerugian keuangan negara. Intinya, Komisi VI mendukung langkah ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan akan mengevaluasi pengadaan-pengadaan pesawat yang tidak efektif. Selain negosiasi dengan NAC, Garuda sedang melakukan pembicaraan dengan lessor lain, seperti Export Development Canada atau EDC.

“Kami akan melakukan mapping, apa saja efisiensi yang bisa dilakukan dengan pasti. Salah satunya mengenai leasing. Kami pelajari kesalahannya di mana,” ujar Erick, Rabu, (10/2/2021).