Jadikan Kritik Bagai Obat, SBY Buka Suara Soal Kritik

“Karena solusi itu memang tugasnya pemerintah. Tapi, kalau pengeritik itu memberikan solusi, tentu lebih baik agar pemerintah bisa mempertimbangkannya juga,” katanya.

Hanya saja, dia mengingatkan tentang perbedaan kritik dengan fitnah. Jangan sampai, masyarakat menuding pemerintah tanpa bukti yang jelas.

“Misalnya, dikatakan dengan sengaja data bansos itu dimanipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek. Nah itu fitnah. Tidak ada dasarnya,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid. Politisi PKB ini meminta masyarakat tidak menggunakan bahasa yang kasar dalam memberikan kritik. Sebab, kritik seringkali juga menyakitkan bila salah bahasa, tempat dan sasaran.

“Karena itu, dalam agama bukan kritik, tapi nasihat. Namun nasehat apalagi kepada penguasa tidak boleh dilakukan dengan bahasa yang kasar dan di ruang terbuka,” katanya kepada Rakyat Merdeka melalui pesan singkatnya, semalam.

Di dunia maya, cuitan yang dibuat SBY menuai pro dan kontra. Ada yang setuju, tidak sedikit juga yang malah mengkritik balik SBY. Akun @andyfian76 membandingkan pemerintahan SBY dengan Jokowi. “Hebatnya zaman bapak memimpin, kritik keras untuk pemerintah enggak ada yang ngaduin ke polisi, engak ada yang ditangkap, enggak ada yang maki-maki. Beda banget sama sekarang, seakan-seakan demokrasi sudah mati!!!,” cuitnya. “Contoh kritik keras yang ditangkap yang mana ya?” timpal @jimmySitorus9.

Namun, banyak juga yang malah nyinyir dengan cuitan SBY. Akun @KamarwanJajang meminta SBY tak ikut mengganggu pemerintahan saat ini. “Akui saja kesalahan di zaman anda dulu, biar presiden saat ini bekerja dan jangan pernah mengganggunya. Anda sudah diberi waktu 2 periode untuk membangun negeri ini jadi baik, tapi anda tidak bisa memanage pembangunan dengan baik. Waktu anda sudah habis,” tulisnya.

Untuk diketahui, pembahasan soal kritik menjadi ramai usai Presiden Jokowi mengajak masyarakat menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Bahkan, Jokowi mengaku tidak akan marah terhadap kritik keras yang disampaikan rakyat terkait kebijakan pemerintah.

Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla ikut berkomentar soal kritik. Menurut JK, demokrasi tanpa kritik, bisa membuat kepemimpinan runtuh. Contohnya, Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun, akhirnya tumbang karena tidak menyediakan ruang kritik untuk rakyat.