Wejangan Prayuth Chan-ocha pada Myanmar: Thailand Dukung Demokrasi, Sisanya Terserah

Wejangan Prayuth Chan-ocha pada Myanmar: Thailand Dukung Demokrasi, Sisanya Terserah Kredit Foto: Reuters

Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, mengatakan telah menerima surat dari pemimpin baru junta Myanmar, Min Aung Hlaing, yang meminta bantuan untuk mendukung demokrasi. Dia mengaku akan mendukung proses demokrasi dan akan menyerahkan proses selanjutnya kepada pemimpin baru Myanmar itu.

"Kami mendukung proses demokrasi di Myanmar tetapi yang terpenting saat ini adalah menjaga hubungan baik karena berdampak pada masyarakat, ekonomi, perdagangan perbatasan, khususnya sekarang," kata Prayuth.

Baca Juga: Ambisi Kuat Min Aung Hlaing Dorong Kudeta Myanmar, Analisis Pengamat Gak Terduga!

Prayuth pun merupakan sosok yang melakukan kudeta untuk mendapatkan posisinya saat ini. Dia menggulingkan perdana menteri terpilih pada 2014 dan tetap menjabat setelah pemilu 2019 yang menurut beberapa pesaingnya penuh penipuan.

"Thailand mendukung proses demokrasi. Sisanya terserah dia bagaimana melanjutkan," ujar Prayuth.

Prayuth menyatakan, selalu mendukung demokrasi di negara tetangga. Meski pemerintah Thailand menolak tuduhan cacat serius dalam pemilihan umum di negaranya sendiri.

Militer Min Aung Hlaing menggulingkan pemimpin sipil terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi pada 1 Februari dan menahannya. Peristiwa ini dilakukan dengan tuduhan penipuan dalam pemilu tahun lalu yang dimenangkan partai Suu Kyi secara telak dan komisi pemilihan telah menolak klaim militer tentang kecurangan dalam pemilihan umum.

Sejak kudeta, Myanmar dikejutkan oleh protes terbesar dalam lebih dari satu dekade. Para pendukung Suu Kyi menentang kudeta yang menghentikan transisi tentatif selama satu dekade menuju demokrasi.

Sedangkan Thailand menyaksikan protes terbesarnya dalam beberapa dekade tahun lalu ketika lawan Prayuth menuntut agar dia mundur, menuduhnya merekayasa pemilu terakhir untuk melanjutkan dominasi politik Thailand oleh tentara dan monarki. Dia menyangkal adanya gangguan.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini