Oposisi Junta Militer Ajak Rakyat Myanmar Lakukan Demo Besar-besaran Sebelum...

Warta Ekonomi, Yangon -

Oposisi pemerintah militer Myanmar mengajak masyarakat menggelar unjuk rasa lebih besar. Hal itu demi menunjukkan klaim kudeta yang dilakukan militer terhadap pemerintahan sah Aung San Suu Kyi mendapatkan dukungan masyarakat adalah bohong.

Oposisi skeptis dengan janji yang disampaikan junta militer pada konferensi pers Selasa (16/2/2021) untuk menggelar pemilu dan menyerahkan kekuasaan pada pemenangnya. Janji itu disampaikan setelah polisi menambah dakwaan baru pada Suu Kyi.

Baca Juga: Kebanyakan Obral! Panglima Militer Janjikan Pemilu Baru Myanmar, Memang Hasinyal Memuaskan?

Sejak kudeta 1 Februari lalu militer menahan pemenang Hadiah Nobel itu. Kini ia didakwa melanggar Undang-undang Penanggulangan Bencana Alam. Sebelumnya, ia didakwa mengimpor talkie walkie ilegal. Dalam sidang Suu Kyi berikutnya dijadwalkan digelar pada 1 Maret mendatang.

"Mari berkumpul dalam jumlah jutaan untuk menggulingkan diktaktor," tulis aktivis Myanmar Khin Sandar di Facebook, Rabu (17/2/2021).

Salah satu anggota partai berkuasa  National League for Democracy (NLD) yang belum ditangkap militer, Kyi Toe juga mengajak masyarakat menggelar unjuk rasa besar-besaran.

"Mari berunjuk rasa massal, mari tunjukkan kekuataan kita melawan pemerintah kudeta yang telah menghancurkan masa depan anak muda, masa depan negara kita," katanya.

Kudeta awal bulan ini memotong masa transisi demokrasi Myanmar. Sejak 6 Februari masyarakat negara Asia Tenggara itu turun ke jalan untuk memprotes kudeta militer.

Kudeta militer juga memicu amarah negara-negara Barat, Washington dan London mengungkapkan kekecewaan mereka atas dakwaan baru terhadap Suu Kyi.

Walaupun, sikap Beijing lebih lunak dibandingkan negara-negara Barat tapi duta besar China di Myanmar membantah mendukung kudeta.

Sejak kudeta militer sudah menangkap ratusan orang, sebagian dilakukan dalam penggerebekan di malam hari. Pemimpin-pemimpin NDL termasuk orang-orang yang ditangkap.

Organisasi Assistance Association for Political Prisoners mengatakan sejak kudeta hingga Selasa (16/2/2021) kemarin militer sudah menangkap lebih dari 450 orang.

Pemerintah militer juga menutup jaringan internet untuk ketiga kalinya berturut-turut sehingga tidak ada berita mengenai penangkapan yang terbaru.

Militer menggelar kudeta dengan alasan kecurangan pemilu yang digelar 8 November lalu. Tuduhan yang dibantah komisi penyelenggara pemilu. Militer mengatakan deklarasi masa darurat selaras dengan konstitusi yang membuka jalan menuju reformasi demokrasi.

"Tujuan kami adalah menggelar pemilu dan menyerahkan kekuasaan pada partai pemenang," kata juru bicara dewan militer, Jenderal Zaw Min Tun dalam konferensi pers pertama sejak militer menggulingkan pemerintah Suu Kyi.

Ia tidak mengungkapkan kapan pemilu digelar tapi mengatakan militer tidak akan berkuasa terlalu lama. Sebelum reformasi demokrasi tahun 2011 militer Myanmar berkuasa selama hampir setengah abad.