Isu Kudeta Mereda, Demokrat Vs Pro-Jokowi Ributin Peresmian Waduk

Soal Hambalang, Rachland menyebut, proyek tersebut mangkrak karena tak diteruskan pemerintah saat ini. Pembangunan Wisma Hambalang dilarang KPK karena jadi barang bukti kasus korupsi. Larangan dicabut setelah kasus korupsinya ditutup. "Jokowi menolak meneruskan dan buzzeRP menyebutnya 'mangkrak'. Padahal, proyek lain di masa SBY dirayakan Jokowi. Tanpa menyebut peran SBY," kicau Rachland, menohok. 

Rachland melanjutkan, merupakan hak Presiden untuk mengambil keputusan tentang Hambalang. Bisa diteruskan dan dijadikan fasilitas yang berbeda bagi kepentingan publik atau dibiarkan seperti sekarang. "Semua terpulang pada niat baik. Atau niat buruk: sengaja untuk menista SBY. Mana yang benar?" pungkasnya. 

Setelah itu, giliran Irwan Fecho yang bicara. Kata dia, dibutuhkan kenegarawanan Presiden untuk tidak memberi ruang buzzer untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya. Seolah-olah infrastruktur itu tiba-tiba langsung terbangun tanpa Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah. "Contoh bendungan Teritip Kaltim (Kalimantan Timur), itu bahkan sudah dibangun sejak 2013. Cek, 64 yang lain pun begitu," tulisnya di akun @irwan_fecho. 

Sebagian warganet geleng-geleng kepala melihat perdebatan para politisi Demokrat dan para pendukung Jokowi ini. Seperti diungkapkan @nurcholisajadi. Dia bilang, waduk sudah selesai dibangun. Rakyat senang. "Politikus vs Buzzer ribut soal siapa yang bangun. Sebenarnya mereka berjuang untuk kepentingan rakyat atau kelompok?" ucapnya, heran. 

Menanggapi ribut-ribut ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, ribut-ribut di media sosial ini sebagai hal biasa. Bagian dari memenangkan narasi. Sifatnya, masih gerilya. Tidak terlalu serius. Beda ceritanya dengan kasus kudeta partai. Saat itu, AHY sampai harus keluar memberikan keterangan pers, yang bisa dimaknai sebagai penegasan perang terbuka.