Pemda Jabodetabek Harus Bersinergi Tuntaskan Masalah Banjir

Pemda Jabodetabek Harus Bersinergi Tuntaskan Masalah Banjir Foto: Antara/Jaya Kusuma

Ketua Umum Koalisi Kawal Lingkungan Hidup Indonesia Lestari (Kawali) Puput TD Putra menilai, banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi, sebenarnya bisa ditangani dengan baik. Sepanjang, para pemangku kepentingan memperhatikan sejumlah hal.

Dari sisi lingkungan, daerah resapan air di Jakarta memang semakin berkurang. Bahkan, sejumlah wilayah cekungan di DKI dan sekitarnya yang seharusnya jadi daerah resapan, kini malah beralih fungsi jadi bangunan. Mulai dari mall, hingga apartemen.

Baca Juga: Banjir Jakarta Bikin Panas Dunia Maya, Ahok VS Anies Adu Kuat

"Dari sini kita melihat, perlu ketegasan dari pemerintah dalam penanganan pelanggaran tata ruang atau alih fungsi lahan," jelas Puput kepada RM.id, Sabtu (20/2/2021).

Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI ini menilai, pemerintah kurang memiliki keseriusan dalam menambah daerah resapan. Seolah tak ada agenda prioritas untuk penanganan banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Kita bisa lihat, di wilayah hulu, Puncak, Bogor, bahkan Depok, malah ada alih fungsi lahan," ujarnya.

Hal yang harus jadi perhatian utama adalah sampah. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan masih rendah. Ditambah lagi, pemerintah juga kurang mengedukasi masyarakat soal sampah.

"Padahal, itu merupakan faktor yang benar-benar sangat penting sebagai penyebab tersumbatnya aliran air," ujarnya.

Karena itu, Puput menilai perlu adanya gerakan kolektif dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, masyarakat, pengusaha, maupun para pemerhati lingkungan. Masalah ini harus ditangani secara bersama-sama, dengan kesadaran bersama.

Dari sisi pemerintah, bisa dimulai dengan memenuhi berbagai fasilitas. Seperti tempat pembuangan sampah, serta melakukan edukasi yang terus-menerus terhadap warga. Terutama, yang tinggal di bantaran sungai. Sehingga, mereka tak lagi membuang sampah ke aliran air.

"Saya menilai, soal buang sampah ke aliran air, tidak 100 persen salah masyarakat. Bisa jadi karena minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah," kata Puput.

Ia menambahkan, edukasi itu tak terbatas hanya pada target masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Yang tak kalah penting adalah mengedukasi masyarakat untuk pemilahan sampah. "Jadi, masyarakat sudah dididik untuk tahu memilah sampah, sejak dari sumbernya," katanya.

Puput mengingatkan, Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) harus bersinergi dalam penanganan banjir. Menurutnya, selama ini hal itu hanya jadi wacana.

Di daerah tertentu, pemerintah daerah melakukan normalisasi sungai, atau memasang jaring. Agar warga tidak buang sampah sembarangan. Tapi di wilayah lain, terutama di hulu, hal-hal seperti itu malah tidak terlihat.

"Ini tentu saja sangat disayangkan. Nggak sinkron satu sama lain. Kalau begini, kapan selesai masalahnya," pungkas Puput. [PYB]

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini