Inggris Teriak ke Dewan HAM PBB: Mohon Komisaris Tinggi Atasi Myanmar, China dan Rusia

Inggris Teriak ke Dewan HAM PBB: Mohon Komisaris Tinggi Atasi Myanmar, China dan Rusia Kredit Foto: Reuters

Menteri Luar Negeri Dominic Raab meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB, untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia sistematis yang terjadi di Myanmar, China, Belarusia dan Rusia.

Saat berpidato di Sesi ke-46 Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berlangsung hari ini, Rabu (23/2/2021), Raab mengkritisi situasi di Xinjiang, China yang dinilai sangat mengkhawatirkan. Pelanggaran HAM berupa penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi paksa terhadap perempuan di wilayah tersebut, dinilai sangat ekstrim dan ekstensif. Hal-hal tersebut terjadi dalam skala industri.

Baca Juga: Buka Kupingnya Lebar-lebar, Inggris Terang-terangan Tantang China di PBB Soal Uighur

"Mekanisme PBB harus merespon. Saya ulangi, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, atau ahli pencari fakta independen lainnya, segera diberikan akses yang tidak terbatas ke Xinjiang," kata Raab dalam pidatonya.

Setelahnya, Raab menyoroti situasi di Belarusia. Pemilihan Presiden yang dicurangi tahun lalu dan tindakan sewenang-wenang Presiden Lukashenko terhadap mereka yang menginginkan perubahan, telah mengakibatkan krisis HAM di negara tersebut.

"Tidak ada cara lain untuk menggambarkannya. Dewan ini harus melanjutkan penyelidikan komprehensif atas pelanggaran HAM. Termasuk, tuduhan penyiksaan, perlakuan kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Inggris akan mendukung prakarsa untuk mempertahankan Belarusia dalam agenda Dewan selama diperlukan, dan sampai rakyat Belarusia dapat menikmati hak-hak demokratis dan kebebasan fundamental mereka," papar Raab.

Raab juga memberikan pandangannya, mengenai situasi di Myanmar. Menurutnya, pelanggaran dan pelecehan telah terdokumentasi dengan jelas, termasuk penahanan sewenang-wenang dan pembatasan yang kejam atas kebebasan berekspresi. Krisis ini menyebabkan peningkatan risiko bagi Rohingya dan etnis minoritas lainnya.

"Militer harus menyingkir. Para pemimpin sipil harus dibebaskan. Dan keinginan demokratis rakyat Myanmar harus dihormati. Itulah mengapa pada sesi ini, kami akan kembali mensponsori bersama resolusi yang memperbarui mandat Pelapor Khusus untuk Myanmar. Sehingga, dia dapat melanjutkan pekerjaan pentingnya," ujar Raab.

Ia menambahkan, di Rusia, kami menghadapi situasi yang benar-benar mengerikan dan mengejutkan dari Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB.

"Sungguh memalukan bahwa Alexey Navalny, yang juga menjadi korban kejahatan keji, kini telah dijatuhi hukuman atas tuduhan yang tidak masuk akal. Perlakuan terhadap Navalny dan kekerasan yang dilakukan terhadap pengunjuk rasa damai, semakin memperkuat kekhawatiran dunia bahwa Rusia gagal memenuhi kewajiban internasionalnya" ujar Raab.

"Karena itu, saya menyerukan kepada anggota Dewan lainnya untuk mempertimbangkan apakah tindakan Rusia sejalan dengan kewajiban HAM internasional, dan nilai-nilai yang kami tuju dan telah kami janjikan untuk dijunjung," imbuhnya.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Viva Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Viva. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Viva.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini